Top 7+ Pernyataan Mendagri Tito, Kepala Daerah Dilarang Flexing hingga Harus Tetap di Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan sejumlah langkah dan imbauan penting terkait situasi nasional setelah gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025.

Dalam rapat koordinasi dan konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025), Tito memaparkan tujuh poin utama yang menjadi arahan pemerintah pusat kepada kepala daerah.

Arahan ini meliputi penanganan kerusakan fasilitas publik, pengendalian situasi sosial, hingga imbauan agar pejabat daerah tidak memamerkan kemewahan.

Presiden Prabowo Subianto menugaskan Mendagri Tito Karnavian agar terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas pemerintahan serta pemulihan ekonomi masyarakat di tengah demonstrasi nasional.

“Menteri Dalam Negeri ditugaskan untuk terus berkoordinasi dan mengendalikan pemerintahan di daerah dan juga mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh rakyat,” ujar Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam pengumuman hasil rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8/2025).

Sjafrie menambahkan, soliditas antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kebutuhan bersama di situasi saat ini.

Berikut rangkuman 7 pernyataan Mendagri Tito Karnavian:

1. Kerugian Jakarta Akibat Demonstrasi Capai Rp 50,4 Triliun

Tito menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa 28–31 Agustus 2025 menyebabkan kerugian besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kerugian mencapai Rp 50,4 triliun. Itu muncul dari kerusakan 22 halte. MRT kehilangan Rp 3,3 miliar, Transjakarta Rp 41,6 miliar, dan CCTV Rp 5,5 miliar,” kata Tito.

Ia juga menjelaskan, aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus dipicu sejumlah tuntutan, mulai dari pembatalan kenaikan tunjangan DPR, transparansi gaji dan tunjangan, hingga penolakan RKUHAP.

“Peristiwa driver ojek online terlindas Barakuda kepolisian memicu aksi lebih panas. Kami mencatat ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus,” tambahnya.

2. Penundaan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri Kepala Daerah

Diaspora Indonesia di Jerman yang ikut menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan rezim di Tanah Air dalam demo di depan monumen Brandenburger Tor, Berlin, Minggu (31/8/2025).

Sebagai bentuk pengendalian, Mendagri menunda seluruh izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi kepala daerah maupun DPRD.

“Saya juga sudah meminta untuk menunda semua keberangkatan kepala daerah, DPRD keluar negeri,” kata Tito.

Ia menegaskan, kebijakan itu diperlukan agar kepala daerah fokus mengendalikan situasi di wilayah masing-masing. Selain itu, Mendagri juga meminta kepala daerah menghindari kegiatan seremonial yang terkesan pesta.

“Ini masyarakat lagi prihatin. Jangan sampai kegiatan seremonial kemudian diviralkan dan menimbulkan persepsi negatif,” ujarnya.

3. Seruan Doa Bersama dan Program Pro-Rakyat

Tito mendorong kepala daerah untuk lebih banyak melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kepala daerah sebaiknya melaksanakan doa kedamaian melibatkan lintas masyarakat dan pemerintah, menggencarkan program pro-rakyat seperti gerakan pasar murah dan bantuan sosial, serta tidak pamer kemewahan,” ucapnya.

Menurut Tito, kegiatan tersebut lebih relevan dengan kondisi masyarakat yang tengah menghadapi situasi sulit.

4. Larangan Flexing bagi Pejabat dan Keluarga

Dalam rapat koordinasi, Tito menegaskan larangan bagi kepala daerah maupun keluarganya untuk melakukan flexing atau pamer kemewahan.

“Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan. Situasinya sangat tidak bagus, sensitif,” kata Tito.

Ia mengingatkan, acara pribadi seperti resepsi pernikahan dan ulang tahun sebaiknya digelar secara sederhana agar tidak menimbulkan provokasi publik.

5. Percepatan Perbaikan Infrastruktur Rusak

Solidaritas Mahasiswa Papua, saat menggelar demonstrasi di daerah Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Selasa (2/9/2025). Para mahasiswa ini menuntut pembebasan tapol dan hentikan kekerasan aparat keamanan di tanah Papua.

Mendagri meminta pemerintah daerah segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat aksi anarkis. Ia menegaskan, kerusakan tidak boleh dibiarkan karena dapat menimbulkan trauma masyarakat.

“Jangan dibiarkan (fasilitas yang rusak) karena itu akan membuat trauma publik. Jadi segera dilakukan perbaikan, dan kalau memerlukan waktu lama, area ditutupi,” kata Tito.

Menurut dia, perbaikan dapat menggunakan dana APBD, gotong royong masyarakat, hibah antar daerah, hingga dukungan dari pemerintah pusat jika anggaran daerah terbatas.

6. Waspada Provokasi Media Sosial

Tito mengingatkan kepala daerah agar berhati-hati dengan potensi provokasi di media sosial. Ia menyoroti penggunaan TikTok yang sering dipakai untuk menyiarkan aksi massa secara langsung.

“Banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan media sosial, terutama TikTok. Menjarah juga ada yang live. Ini gampang sekali masyarakat terprovokasi,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta kepala daerah untuk tetap berada di wilayah masing-masing, mengendalikan situasi bersama Forkopimda, serta mengedepankan komunikasi dengan tokoh masyarakat.

7. Kepala Daerah Diminta Tetap di Wilayah Masing-Masing

Selain menunda perjalanan ke luar negeri, Tito menekankan agar kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing, terutama saat situasi rawan.

“Mohon untuk semua kepala daerah, dalam kondisi yang rawan, harus di daerahnya masing-masing. Jangan tinggalkan. Kendalikan situasi bersama Forkompimda,” kata Tito.

Ia menambahkan, komunikasi dengan tokoh masyarakat lokal penting untuk mencegah ketegangan semakin meluas.

Melalui tujuh pernyataan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam merespons unjuk rasa nasional. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas dengan menyeimbangkan pemulihan sosial, ekonomi, serta penegakan hukum.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.