Bansos Penebalan Cair Juni-Juli 2025, Penerima BPNT Dapat Tambahan Rp 400.000

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa setelah penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua selesai, pemerintah akan meluncurkan program bansos penebalan.

Program ini diperuntukkan bagi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan nilai tambahan sebesar Rp 200.000 per bulan yang akan disalurkan selama dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025.

"Setelah bansos tahap 2 selesai, segera kita luncurkan juga di bulan Juni ini. Itu Bansos Penebalan Tambahan," ujar Gus Ipul di kantornya, Rabu (11/6/2025).

"Ini diberikan untuk mereka yang menerima BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp 200.000 kali 2 bulan. Bulan Juni dan Bulan Juli," lanjutnya.

Bansos penebalan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat rentan.

"Ini bentuk atensi Presiden kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Tujuannya untuk meringankan beban, memperkuat daya beli, dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tambah Gus Ipul.

Mengapa Penyaluran Tahap Kedua Mengalami Keterlambatan?

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf saat berkunjung di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (24/4/2025).

Sebelumnya, penyaluran bansos tahap kedua ditargetkan selesai pada 10 Juni 2025. Namun, proses tersebut mengalami keterlambatan karena validasi data penerima membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.

Gus Ipul menjelaskan bahwa hambatan utama bukan terletak pada teknis distribusi, melainkan pada verifikasi dan pemadanan data.

"Kalau kendala sih nggak (terlalu), kita ngikut data aja. Kendalanya itu data aja," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (10/6/2025).

Kini, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2024, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebelumnya.

Proses validasi dilakukan dengan koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan mendapatkan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi sebelum salur, koordinasi dengan BPS untuk memastikan data. Setelah clear dengan BPS kita, terus kita (validasi dengan) BPKP lagi," jelas Gus Ipul. Proses validasi ini dianggap penting agar penyaluran bansos lebih akurat dan tepat sasaran.

Berapa Banyak Penerima dan Bagaimana Verifikasi Dilakukan?

Gus Ipul menyebutkan bahwa dari lebih 20 juta data calon penerima, sebanyak 16,5 juta telah dinyatakan valid berdasarkan DTSEN.

"Nah (dari) BPKP, diproses lagi untuk dipastikan bahwa data ini benar gitu. Karena, verifikasi memerlukan waktu, dan 20 juta lebih kan gitu (penerima) digabung, maka bertahap gitu," katanya.

Penyaluran bansos dilakukan secara bertahap dengan pendekatan yang lebih hati-hati.

"Setelah clear diverifikasi, baru kita salur. Begitu modelnya, biar lebih prudent," tegas Gus Ipul.

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan arahan agar penyaluran bansos dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Gus Ipul menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan bansos namun merasa berhak, dapat melakukan pengaduan melalui mekanisme usul sanggah di laman cekbansos.

Kementerian Sosial akan memverifikasi usulan tersebut bersama BPS, dan hasil validasi akan menjadi dasar penyaluran bansos di triwulan berikutnya.

"Usul sanggah lewat Cek Bansos itu kita lakukan setiap tiga bulan sekali. Maka referensi atau usulan dari masyarakat itu akan menjadi bahan validasi buat BPS. Setelah itu, setelah dikeluarkan BPS, akan jadi pedoman kita untuk menyalurkan bansos di triwulan ketiga," jelasnya.

Hingga Rabu (11/6/2025), penyaluran bansos tahap kedua sudah mencapai lebih dari 70 persen.

"Minggu depan sudah tuntas," ujar Gus Ipul.

Ia menyebutkan bahwa penyaluran bansos tahap kedua dilakukan untuk 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan total anggaran mencapai Rp 10 triliun.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Bansos Penebalan Tambahan Rp 400.000 Cair Juni-Juli".