Realisasi Anggaran Polri 2024 Capai 97,49 Persen, Ini Rincian Dana dan Program Prioritas Tahun 2025
Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Komjen Pol Wahyu Hadiningrat mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Polri Tahun Anggaran 2024 mencapai 97,49 persen.
"Berdasarkan data aplikasi Omspan Kementerian Keuangan per 30 Mei 2025, dari total pagu sebesar Rp140 triliun, telah terealisasi sebesar Rp136,56 triliun," kata Wahyu saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).
Ia merinci realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja. Belanja pegawai dari pagu Rp 58,2 triliun telah terealisasi Rp58 triliun (99,63 persen). Belanja barang terealisasi Rp 35,5 triliun dari pagu Rp36,2 triliun (97,96 persen), dan belanja modal mencapai Rp42,9 triliun dari pagu Rp 45,5 triliun (94,37 persen).
Berdasarkan program, realisasi tertinggi terdapat pada dukungan manajemen: Rp51,7 triliun dari pagu Rp 52 triliun (99,46 persen), penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Rp 5,2 triliun dari Rp 5,3 triliun (98,70 persen), serta pemeliharaan Kamtibmas sebesar Rp 23,1 triliun dari Rp 23,5 triliun (98,56 persen).
Kemudian, profesionalisme SDM Polri sebesar Rp 2,9 triliun dari Rp 3 triliun (98,69 persen) dan modernisasi Almatsus dan Sarpras senilai Rp 53,3 triliun dari Rp 56,1 triliun (95,03 persen).
Namun, Wahyu menyoroti capaian terendah pada anggaran bersumber dari Rupiah Murni Pendamping, dengan realisasi hanya Rp 950 miliar dari pagu Rp 3,3 triliun (28,06 persen). Hal ini terjadi karena belum diterbitkannya register dari Kemenkeu terhadap 22 kegiatan yang sudah tercantum dalam DIPA Polri.
Jenderal bintang tiga ini juga memaparkan perkembangan alokasi anggaran Polri Tahun Anggaran 2025. Awalnya, pagu ditetapkan sebesar Rp126,6 triliun. Namun, akibat kebijakan efisiensi sebesar Rp20,5 triliun, sejumlah anggaran sempat diblokir.
"Setelah melalui dua tahap relaksasi blokir oleh Kementerian Keuangan, total Rp20,1 triliun telah dibuka, menyisakan anggaran yang masih diblokir sebesar Rp 486 miliar," sambungnya.
Tahun ini, Polri juga mendapatkan tambahan anggaran Rp 15,5 triliun yang berasal dari berbagai sumber, yakni Rupiah murni Rp2,9 triliun, pinjaman luar negeri (PLN) Rp 10 triliun, rupiah murni pendamping: Rp 950 miliar, pinjaman dalam negeri Rp 947 miliar, BLU Rp227 miliar, dan hibah langsung dalam negeri sebesar Rp 379 miliar.
Dengan demikian, total anggaran Polri 2025 menjadi Rp142 triliun, terdiri dari belanja pegawai Rp 59,4 triliun (41,82 persen), belanja barang Rp 34,2 triliun (24,10 persen), belanja modal Rp 48,4 triliun (34,08 persen).
Per 30 Juni 2025, realisasi anggaran Polri tercatat sebesar Rp69,1 triliun atau 48,67 persen. Realisasi jenis belanja adalah sebagai berikut:
- Belanja Pegawai: Rp 35,9 triliun (60,46 persen),
- Belanja Barang: Rp 13,1 triliun (38,49 persen),
- Belanja Modal: Rp 20 triliun (41,40 persen).
Realisasi per sumber anggaran:
- Rupiah Murni: Rp 60 triliun dari Rp115 triliun (52,20 persen),
- PLN: Rp 5,1 triliun dari Rp13 triliun (37,89 persen),
- PNBP: Rp 2,2 triliun dari Rp7,8 triliun (28,59 persen),
- Pinjaman Dalam Negeri: Rp 226 miliar dari Rp 1,1 triliun (23,71 persen),
- BLU: Rp1,1 triliun dari Rp 2,7 triliun (55,94 persen),
- Hibah Dalam Negeri: Rp 170 miliar dari Rp 379 miliar (44,90 persen),
- SBSN: Rp169 miliar dari Rp648 miliar (26,20 persen),
- Rupiah Murni Pendamping: Belum terealisasi dari Rp 950 miliar.
Realisasi berdasarkan program:
- Dukungan Manajemen: Rp 30,6 triliun dari Rp 52,5 triliun (58,27 persen),
- Penyelidikan dan Penyidikan: Rp 2,8 triliun dari Rp 5,6 triliun (51,37 persen),
- Profesionalisme SDM: Rp1,1 triliun dari Rp2,4 triliun (47,90 persen),
- Kamtibmas: Rp9,5 triliun dari Rp20,4 triliun (46,63 persen),
- Modernisasi Almatsus dan Sarpras: Rp24,9 triliun dari Rp61 triliun (40,88 persen).
Untuk pelaksanaan Program Prioritas Nasional, dari total anggaran Rp16,3 triliun, telah terealisasi Rp 5,6 triliun (34,53 persen). Rinciannya:
- Profesionalisme SDM Polri: Rp1,1 triliun dari Rp 3,4 triliun (34,74 persen),
- Penyelidikan dan Penyidikan: Rp5,2 triliun dari Rp 8,4 triliun (62,48 persen),
- Modernisasi Almatsus dan Sarpras: Rp5,6 triliun dari Rp 16,3 triliun (34,50 persen),
- Pemeliharaan Kamtibmas (IKN): Rp5,7 miliar dari Rp 10 miliar (57,21 persen),
- Dukungan Manajemen: Rp 155 juta dari Rp 1,1 miliar (13,40 persen)
