Mentan Ungkap 85 Persen Beras yang Beredar Tak Sesuai Standar, Nilai Kerugian Capai Rp 99 Triliun
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mengejutkan terkait maraknya peredaran beras oplosan dan tidak sesuai standar mutu di pasaran.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/7), Amran menyebut 85 persen dari beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar kualitas.
"Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Beras curah tetapi dijual harga medium," kata Mentan Amran.
Kementerian Pertanian (Kementan), lanjut Amran, telah melakukan pengujian terhadap beras tersebut di 13 laboratorium termasuk milik Sucofindo. Hasilnya menunjukkan ketidaksesuaian mutu secara masif, bahkan 50-60 persen beras tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan spesifikasi berat.
“Dari 5 kilogram dikurangi menjadi 4,5 kilogram. Nilai total kerugiannya setelah dikalkulasi mencapai Rp 99 triliun,” ungkap Amran.
Amran juga menyatakan bahwa 86 persen dari sampel yang diuji Kementan tidak sesuai mutu. Sementara Kementerian Perdagangan menemukan 90 persen ketidaksesuaian dari 10 sampel merek yang diuji, dengan hanya satu merek yang lulus uji.
Menurutnya, peredaran beras oplosan ini merupakan momentum penting untuk menata ulang tata kelola beras nasional, apalagi saat ini Indonesia memiliki stok yang mencukupi.
“Stok kita aman, ada 4 juta ton. Sesuai arahan Ibu Ketua, kita sudah mulai keluarkan 360 ribu ton ditambah 1,3 juta ton,” ujarnya.
Amran juga mengapresiasi langkah cepat dari Satgas Pangan dan aparat penegak hukum. Kementan telah menyurati Kapolri dan Kejaksaan Agung terkait 212 merek beras yang diduga bermasalah. Dari hasil pemeriksaan awal, sebanyak 26 merek telah diperiksa dan sejumlah pihak mengakui praktik oplosan.
“Ada pergeseran sekarang, sudah mulai ada kesadaran. Bahkan salah satu perusahaan mengirim surat kepada kami untuk mengimbau agar tidak menjual beras yang tidak sesuai kualitas dan harga,” tambahnya.
Amran menekankan, dengan ketersediaan stok beras yang mencukupi, pemerintah kini lebih percaya diri untuk melakukan perbaikan tata kelola beras secara menyeluruh demi kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan nasional.
“Kami mohon dukungan penuh dari Ibu Ketua dan seluruh Komisi IV. Ini masa depan pangan kita,” pungkasnya. (Pon)
