Anggaran Perlindungan Sosial 2026 Rp 508,2 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Rinciannya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi anggaran Perlindungan Sosial alias Perlinsos tahun 2026 yakni sebesar Rp 508,2 triliun. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers 'RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026', di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

"Anggaran untuk perlindungan sosial Rp 508,2 triliun, dengan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat," kata Sri Mulyani, Jumat, 15 Agustus 2025.

Dia mengatakan, anggaran Perlinsos sebesar Rp 508,2 triliun dalam RAPBN 2026 tercatat tumbuh 8,6 persen, dibandingkan tahun 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp 468,1 triliun. Di tahun 2026, anggaran Perlinsos itu akan diprioritaskan untuk peningkatan akurasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kemudian juga untuk melakukan sinergi bantuan sosial (bansos) dengan program pemberdayaan, akses permodalan dan pendampingan usaha, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.

Rinciannya, untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp 315,5 triliun, yang akan disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian untuk Kartu Sembako Rp 43,8 triliun bagi 18,3 juta KPM, serta bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp 1,2 triliun bagi 140,7 juta peserta.

Lalu ada pula bantuan subsidi energi sebesar Rp 210,1 triliun, subsidi non-energi Rp 17,4 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Rp 6,5 triliun bagi 1,8 juta KPM, serta atensi sosial dan penanganan bencana Rp 7,9 triliun.

Menkeu menambahkan, anggaran Perlinsos 2026 juga akan disalurkan untuk pemenuhan layanan pendidikan senilai Rp 37,5 triliun. Rinciannya, untuk Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 15,5 triliun bagi 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp 17 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, dan Sekolah Rakyat sebesar Rp 4,9 triliun untuk 200 lokasi.

Selain itu, anggaran perlinsos juga dialokasikan untuk pemenuhan layanan kesehatan sebesar Rp 69 triliun. Rinciannya yakni untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp 66,5 triliun bagi 96,8 juta peserta, dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP) Kelas III sebesar Rp 2,5 triliun bagi 49,6 juta peserta.

Kemudian ada juga pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat senilai Rp 86,2 triliun. Rinciannya yakni untuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 36,5 triliun bagi 6,1 juta debitur, serta subsidi 9,6 juta ton pupuk senilai Rp 49,7 triliun.

"Jadi inilah jenis belanja-belanja yang dapat langsung dinikmati untuk melindungi masyarakat," ujarnya.