Sri Mulyani: Tidak Ada Rekrutmen dan Kenaikan Gaji PNS 2026
Pemerintah memastikan belum membuka peluang perekrutan baru maupun kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kapasitas fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 diarahkan untuk program-program prioritas nasional.
“Kami belum melakukan exercise, terutama untuk rekrutmen dan gaji,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (15/8/2025), dikutip Antaranews.
Koordinasi dengan Kementerian PAN-RB
Sri Mulyani menyebutkan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait kebutuhan formasi ASN.
Namun, menurutnya, kapasitas fiskal menjadi pertimbangan utama.
“Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi, nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga, dan terutama juga dari daerah. Namun, juga pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan,” jelasnya.
Presiden Tidak Singgung Kenaikan Gaji PNS
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang APBN 2026 beserta Nota Keuangannya tidak menyinggung soal wacana kenaikan gaji ASN.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan hal itu menjadi sinyal bahwa kebijakan tersebut kemungkinan besar tidak akan dilakukan pada tahun depan.
“Berarti apa yang tidak disampaikan (di pidato), ya di situ enggak ada,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut Mensesneg, tak adanya ucapan soal kenaikan gaji PNS 2026 dalam Nota Keuangan APBN 2026 yang disampaikan Prabowo, jadi sinyal tidak ada kebijakan gaji PNS naik pada tahun depan.
Postur RAPBN 2026
RAPBN 2026 dirancang dengan defisit Rp636,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Belanja negara ditargetkan mencapai Rp3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025.
Rinciannya, belanja pemerintah pusat (BPP) ditetapkan sebesar Rp3.136,5 triliun atau naik 17,8 persen.
Angka itu terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp1.498,3 triliun (tumbuh 17,5 persen) serta belanja non-K/L Rp1.638,2 triliun (tumbuh 18 persen).
Kenaikan belanja dipicu oleh delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
Transfer ke Daerah Turun
Berbeda dengan BPP yang tumbuh, anggaran transfer ke daerah (TKD) justru turun 24,8 persen menjadi Rp650 triliun.
Dalam paparannya, pemerintah menjelaskan perubahan TKD dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah.
Sementara itu, pendapatan negara pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dari outlook APBN 2025.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
