Lurah Cipinang Muara Bantah Ada Praktik Pungli Rekrutmen PPSU

PELAKSANA Tugas (Plt) Lurah Cipinang Muara Agung Budi Santoso membantah adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di wilayahnya. "Itu tidak benar," kata Budi saat dimintai konfirmasi oleh awak media, Kamis (17/7). Budi mengaku Inspektorat Kota Jakarta Timur sudah ke kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, untuk mendalami kasus tersebut. "Dari Inspektorat Kota Jakarta Timur sudah ke kantor untuk mengklarifikasi permasalahan," ucapnya. Kendati demikian, kata Budi, pihaknya masih akan terus mendalami dan investigasi dugaan pungli rekrumen pasukan oranye itu. "Kami saat sedang mendalami permsalahan tersebut," tuturnya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Hakim Lubis mengaku mendapat keluhan warga soal adanya aksi pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Informasi itu ia ketahui dari aduan masyarakat saat dirinya melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.
"Pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli," kata Ali Lubis di dalam rapur di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7). Menurut dia, aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan memeras masyarakat miskin yang sedang mencari kerja. "Sudah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli," ucapnya.
Oleh sebab itu, ia meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menuntaskan masalah pungli lowongan kerja PPSU ini dan harus turun ke lapangan menyelidiki para pelaku pungli ini.
"Tolong Pak Wagub, beserta jajaran pemprov, melalui inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," tutupnya.(Asp).