DPR Bantah Kenaikan Gaji, Tunjangan Perumahan Jadi Fokus Baru

Sekretariat Jenderal DPR RI membantah rumor yang beredar mengenai kenaikan gaji anggota DPR.

Dilansir Kompas.com (19/08/2025), Indra Iskandar, Sekjen DPR, menjelaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan menegaskan bahwa DPR justru tengah melakukan efisiensi anggaran.

"Terkait efisiensi anggaran, yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah justru dalam rangka mempertimbangkan efisiensi dan fleksibilitas anggaran," ujar Indra kepada Kompas.com pada Selasa (19/8/2025).

Indra juga menyebut bahwa tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk revitalisasi Rumah Jabatan Anggota DPR (RJA) di Kalibata, Jakarta Selatan, yang sudah berusia 40 tahun. 

Revitalisasi ini dianggap membutuhkan anggaran besar, sementara biaya pemeliharaan rumah dinas juga dianggap tidak sebanding dengan manfaat yang didapat.

Kompensasi Perumahan sebagai Pengganti Rumah Dinas

Mengenai kebijakan baru terkait perumahan anggota DPR, Indra mengungkapkan bahwa anggota DPR yang tidak mendapat rumah dinas akan diberikan tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan. 

Tunjangan ini disetujui oleh Kementerian Keuangan pada Agustus 2024, berdasarkan kajian dengan salah satu benchmark tunjangan perumahan bagi anggota DPRD DKI Jakarta.

"Tunjangan perumahan untuk Anggota DPR ini sebagian ditransfer ke rekening bank tempat anggota DPR yang mencicil atau menyewa rumah," kata Indra.

Sementara itu, rumah-rumah di Kalibata yang sebelumnya digunakan sebagai rumah dinas anggota DPR akan diserahkan kembali kepada negara melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara.

Puan Maharani: Tidak Ada Kenaikan Gaji, Hanya Kompensasi Rumah

Ketua DPR Puan Maharani juga menanggapi isu kenaikan gaji tersebut. "Enggak ada kenaikan (gaji).

Hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah," tegas Puan di Istana Jakarta pada Minggu (17/8/2025). 

Puan menekankan bahwa anggota DPR kini tidak lagi menerima rumah dinas, melainkan hanya tunjangan perumahan sebagai pengganti fasilitas tersebut.

Ketua DPR RI Puan Maharani di Istana, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Tunjangan Anggota DPR: Ada Kenaikan pada Komponen Lainnya

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyampaikan bahwa meskipun gaji pokok anggota DPR belum ada perubahan, beberapa komponen tunjangan mengalami penyesuaian. 

Adies menjelaskan bahwa tunjangan beras dan bensin mengalami kenaikan, meskipun jumlahnya tidak signifikan.

"Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja. Tunjangan beras karena kita tahu beras dan telur juga naik," kata Adies pada Selasa (19/8/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Adies, tunjangan beras anggota DPR yang sebelumnya sekitar Rp 10 juta per bulan kini naik menjadi Rp 12 juta. 

Selain itu, tunjangan bensin yang sebelumnya sekitar Rp 4 juta hingga Rp 5 juta juga meningkat menjadi Rp 7 juta per bulan.

Jumlah Pendapatan Anggota DPR

Menurut Adies, setelah penyesuaian tunjangan, jumlah total pendapatan anggota DPR, termasuk tunjangan beras dan bensin, berkisar antara Rp 69 juta hingga Rp 70 juta per bulan. 

Jumlah tersebut belum termasuk tunjangan perumahan yang diperkirakan sekitar Rp 50 juta per bulan. "Gaji itu kan gaji itu di luar perumahan, ada tunjangan beras, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lainnya," tambah Adies.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan Tunjangan Naik, Wakil Ketua DPR: Mungkin Menteri Keuangan Kasihan dengan Kawan-kawan. 

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!