BP Haji Tolak Wacana Haji via Laut: Dinilai Tak Efisien dan Hambat Target Pemangkasan Biaya
Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan bahwa mereka menolak wacana penggunaan kapal laut sebagai salah satu moda transportasi pemberangkatan jemaah haji Indonesia.
Penegasan ini disampaikan menyusul pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang membuka kemungkinan jalur haji via laut menjadi opsi alternatif keberangkatan ibadah haji dan umrah pada musim haji 1447 Hijriah.
"Betul, BP Haji tidak setuju keberangkatan haji menggunakan kapal laut," ujar Tenaga Ahli BP Haji, Ichsan Marsha, saat ditemui di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (12/7/2025) dikutip dari Antara.
Menurut Ichsan, gagasan ini bertolak belakang dengan semangat BP Haji untuk memberikan layanan terbaik bagi jemaah.
Ia menekankan bahwa penggunaan kapal laut akan memperpanjang masa perjalanan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi, yang pada akhirnya akan menambah masa tinggal secara keseluruhan.
Apa dampak penggunaan kapal laut terhadap efisiensi waktu dan biaya?
Ichsan menjelaskan bahwa bila kapal laut digunakan, durasi perjalanan akan meningkat signifikan, sehingga mengganggu agenda pemerintah yang tengah berupaya memangkas masa tinggal jemaah dari 40 hari menjadi 30 hari.
Selain itu, usulan ini dinilai tidak ekonomis dan berpotensi meningkatkan biaya penyelenggaraan haji.
"Artinya, usulan menggunakan kapal laut ini akan menggeser keinginan kita sejak awal, seperti upaya menekan biaya haji dan mengurangi masa tinggal di Tanah Suci," ucap Ichsan.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) musim berikutnya bisa ditekan. Maka, wacana penggunaan kapal laut dianggap bertolak belakang dengan instruksi tersebut.
Apa tanggapan Kementerian Agama?
Menteri Agama Nasaruddin Umar saat memberikan keterangan, Minggu (6/7/2025).
Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa pemerintah sedang menjajaki kemungkinan dibukanya jalur laut sebagai opsi alternatif. Menurutnya, wacana ini sedang dalam proses diskusi dengan otoritas Arab Saudi.
"Kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat di Saudi Arabia," ujar Nasaruddin.
Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman masa lalu dalam menyelenggarakan ibadah haji lewat jalur laut, seperti penggunaan Kapal Gunung Jati yang memakan waktu tiga hingga empat bulan. Namun, ia meyakini saat ini teknologi kapal sudah jauh berkembang.
"Kali ini mungkin kapalnya lebih besar dan lebih cepat," katanya.
Apa pendapat Komnas Haji tentang wacana ini?
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menyebut wacana ini memang menarik namun harus dikaji dari berbagai aspek, termasuk teknis keberangkatan, pemulangan, hingga kuota petugas.
"Tentu wacana ini memang harus dikaji dari berbagai aspek. Tidak hanya dari satu sisi, misalnya dari soal waktu tempuh, kemudian bagaimana dengan biayanya," ujar Mustolih kepada Kompas.com, Sabtu (12/7/2025).
Meski demikian, Mustolih menilai wacana ini berpotensi menjadi solusi atas keterbatasan daya angkut pesawat.
"Itu kan bisa membawa jemaah yang lebih besar jumlahnya. Nah ini saya kira yang akan menjadi relevan," tambahnya.
Ia juga menyatakan bahwa langkah Menag patut diapresiasi sebagai bentuk ikhtiar mencari metode baru untuk pelaksanaan ibadah haji yang aman, nyaman, dan efisien.
Nasaruddin mengakui bahwa hingga saat ini, pembahasan teknis lebih lanjut soal jalur laut untuk haji belum dilakukan di internal pemerintah. Ia juga menyoroti pentingnya persaingan antarpenyedia layanan agar biaya bisa ditekan.
"Kalau banyak saingannya, bisa murah. Tapi kalau pemain tunggal, ya mahal," ucap Nasaruddin.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ".
