Imbauan pemerintah untuk mendorong pabrikan mobil listrik menggunakan baterai EV berbasis nikel dinilai tidak bakal optimal. Pasalnya masing-masing perusahaan kendaraan memiliki pertimbangan dan strateginya masing-masing.

Menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), imbauan pemerintah tersebut harus dilakukan pengkajian ulang. Pasalnya pemerintahmharus mempertimbangkan banyak faktor termasuk skala keekonomian.

“Imbauan itu bagus tapi jangan lupa faktor terpenting adalah skala keekonomian. Kalau tidak ekonomis, pabrikan tidak akan mau berinvestasi di sini," ujar Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo dilansir Antara (08/08).

Ia mengakui bahwa pemanfaatan bahan baku lokal seperti nikel memang dapat meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tapi penerapannya tidak akan bisa dilakukan sembarangan ke sebuah mobil.

Pasalnya pemerintah juga harus mempertimbangkan banyak hal termasuk kesiapan industri dan perbedaan teknologi di tiap merek kendaraan.

Menurut Kukuh, walau bahan baku seperti nikel tersedia tapi proses produksi baterai tetap bergantung pada aspek teknis yang kompleks. Pabrikan pun memiliki rahasia dagangnya masing-masing

“Tidak bisa sekadar dicetak dan langsung dipakai. Kinerja baterai berkaitan langsung dengan teknologi masing-masing merek,” ungkapnya.

Tak hanya itu, volume produksi kendaraan listrik di Indonesia pun terbilang masih terbatas sehingga upaya membangun ekosistem baterai nikel skala besar perlu didasarkan pada potensi pasar yang realistis.

Tanpa skala produksi yang besar maka biaya produksi baterai akan tetap tinggi sehingga sulit bersaing secara global. Selain soal keekonomian, ia juga menyoroti pentingnya investasi dalam riset dan pengembangan (R&D).

Kukuh pun mencontohkan Cina sebagai negara yang berhasil mengembangkan industri EV karena dukungan kuat terhadap R&D.

Meski demikian dirinya mengakui bahwa gagasan penggunaan baterai nikel dalam negeri memiliki potensi besar. Pasalnya biaya logistik bakal menjadi lebih terjangkau.

Namun dirinya mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus memperhitungkan semua hal. Karena perubahan bisa mengganggu stabilitas industri otomotif.

“Tujuan utamanya adalah menuju emisi nol karbon serta bisa diraih dengan berbagai cara. Jadi optimalkan apa yang sudah ada sambil tetap mendorong pengembangan lokal secara bertahap dan masuk akal,” pungkasnya.