Bukan Sekadar Pungli, Ini Fakta yang Bikin Noel Cs Dijerat Pasal Pemerasan oleh KPK

  Skandal besar di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan kembali menyeruak. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, bersama 10 orang lainnya, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus ini bukan sekadar pungli biasa, tetapi mengandung unsur pemerasan yang dinilai terstruktur dan sistematis.

KPK mengungkap bahwa Noel Cs tidak hanya mematok tarif tinggi, tetapi juga menggunakan modus memperlambat, mempersulit, hingga mengancam tidak memproses sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) jika para pemohon tidak membayar biaya tambahan.

Praktik ini menjerat para buruh yang sangat bergantung pada sertifikat tersebut untuk melanjutkan pekerjaan mereka.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan alasan utama dijatuhkannya pasal pemerasan kepada para tersangka.

“Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa ada tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses sertifikasi K3,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 22 Agustus 2025.

Menurut Asep, permainan ini memanfaatkan kebutuhan mendesak para buruh, sehingga mereka tidak punya pilihan selain mengikuti skema yang ditawarkan Noel Cs.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, juga membeberkan fakta mencengangkan terkait perbedaan biaya antara tarif resmi dan pungutan ilegal yang dilakukan.

“Ini ironi, ketika kegiatan tangkap tangan KPK mengungkap bahwa tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275 ribu, namun para pekerja harus mengeluarkan hingga Rp6 juta agar proses berjalan,” tegas Setyo.

Kenapa Noel Cs Dijerat Pasal Pemerasan?

KPK menyebut ada beberapa alasan mendasar mengapa kasus ini tidak hanya dikategorikan pungutan liar, tetapi sudah masuk ranah pemerasan. Berikut penjelasannya:

• Ada Unsur Pemaksaan dengan Hambatan Administrasi: Pemohon yang sudah memenuhi syarat justru dipersulit. Proses sengaja dibuat lama untuk memicu frustrasi.
• Permintaan Uang dalam Jumlah Fantastis: Tarif resmi Rp275 ribu melonjak menjadi Rp6 juta. Ini bukan sekadar pungli, melainkan bentuk pemaksaan agar pemohon membayar lebih.
• Memanfaatkan Kebutuhan Mendesak Para Buruh: Sertifikat K3 adalah syarat penting untuk bekerja. Keterlambatan pengurusan bisa membuat buruh kehilangan penghasilan, sehingga mereka terpaksa menuruti permintaan.
• Ada Ancaman Terselubung: Tanpa pembayaran tambahan, sertifikat tidak akan diproses. Ini bentuk pemaksaan yang memperkuat unsur pemerasan.
• Skema Terstruktur dan Sistematis: Noel Cs tidak bekerja sendiri. Ada jaringan yang mengatur alur, mulai dari memperlambat proses hingga mengarahkan pada pembayaran tambahan.

Bagaimana Modus Pemerasan Ini Berjalan?

KPK mengungkapkan skema Noel Cs yang membuat banyak buruh terjerat:

• Proses Pengurusan Diperlambat: Berkas pemohon yang seharusnya cepat diproses, sengaja diulur dengan berbagai alasan.
• Diciptakan Hambatan Teknis: Dalih perbaikan berkas atau tambahan syarat jadi senjata untuk menahan proses.
• Tawarkan Jalan Pintas: Pemohon yang ingin cepat diarahkan untuk membayar biaya percepatan dengan nominal yang tidak masuk akal.
• Ketergantungan Sistemik: Dengan kontrol penuh atas proses sertifikasi, Noel Cs memaksa pemohon tunduk pada aturan main ilegal mereka.