KPK Ungkap Peran Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam Kasus Pemerasan Pengurusan Sertifikat K3

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Ketua KPK Setyo Budianto menjelaskan, politikus yang karib disapa Noel itu mengetahui adanya pemerasan yang dilakukan tersangka lainnya. Namun, dia membiarkan pemufakatan jahat itu terjadi demi meraup keuntungan pribadi.

"Artinya proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan oleh Immanuel Ebenezer," kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8).

Setyo menerangkan praktik pemerasan ini sudah terjadi sejak 2019. Sedangkan, Noel baru menjabat sebagai Wamenaker pada Oktober 2024. Tetapi, dalam kurun waktu dua bulan, Ketua Relawan Jokowi Mania itu sudah menikmati uang Rp 3 miliar sebagai bagian dari hasil pemerasan.

Hal yang sama juga disampaikan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Ia mengatakan seharusnya, Noel sebagai Wamenaker punya kuasa untuk menghentikan pemerasan itu. Tetapi, dia malah membiarkan dan menikmati hasil jerih payah pekerja.

"Pada kenyataanya, justru setelah dia mengetahui kemudian dibiarkan bahkan meminta, kan ada sejumlah uang dan ada motor dari sana. Di sanalah fungsi kontrol tidak dijalankan, kewenangan yang ada pada dirinya itu tidak dijalankan," kata Asep.

Selain Noel, KPK juga menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Fahrurozi; lalu Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025 Hery Sutanto.

Kemudian Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja; Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022- 2025.

Tersangka lainnya yakni, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020 sampai 2025; Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja.

Lalu, Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator; Supriadi selaku Koordinator; Temurila selaku pihak PT KEM INDONESIA dan Miki Mahfud selaku pihak PT KEM INDONESIA.

Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)