KAJ Minta Umat Katolik Menahan Diri dan Saling Jaga di Tengah Situasi Panas Politik Tanah Air
SITUASI politik nasional tengah panas akibat adanya aksi massa besar-besaran berujung kericuhan di sejumlah kota besar. Uskup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) Kardinal Ignatius Suharyo memberikan pesan khusus untuk umat Katolik di tengah situasi yang sensitif. “Mencermati kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan beberapa hari terakhir ini, kita diajak untuk memahaminya sebagai tanda-tanda zaman,” kata Kardinal dalam keteranganya di Jakarta, Minggu (31/8). Kardinal meminta Umat Katolik untuk tetap menjaga kejernihan dan keteguhan sikap. “Lalu ikut memperkuat solidaritas sosial masyarakat untuk kesejahteraan bersama,” kata Suharyo. Menurut Suharyo, umat Katolik sebagai warga negara Indonesia dipanggil untuk memikul tanggung jawab sejarah yang terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. “Mari kita menjaga, saling jaga, menjaga Indonesia,” ungkap Suharyo. Dia juga berharap Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan agar terhindar dari segala masalah. “Semoga Tuhan Yang Maha Esa yang telah menghantar bangsa kita kepada kemerdekaan menjaga, melindungi dan memberkati bangsa kita jelas Suharyo.
Sementara itu, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) meminta umat menahan diri. “Khususnya dari berbagai godaan untuk melakukan tindakan provokatif dan kriminal yang menimbulkan kerusakan dan kerugian serta mengganggu perdamaian dan persatuan bangsa," kata Ketua KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin.
Ia mengatakan kekerasan dan tindakan anarkistis di beberapa daerah dalam beberapa hari terakhir menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Situasi ini dinilai terjadi karena ada kekecewaan besar terhadap perkataan, perbuatan, dan kebijakan yang tidak bijaksana dan tidak adil oleh pribadi atau institusi pemerintah, wakil rakyat, dan aparat tertentu.
KWI mengimbau semua lembaga, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, rendah hati mendengarkan dan memperjuangkan harapan serta kepentingan masyarakat. Terutama masyarakat yang rentan, miskin, dan mengalami ketidakadilan.
KWI juga mengajak para pemangku kebijakan mengoreksi, bahkan membatalkan rencana, kebijakan, dan tindakan yang mencederai rasa keadilan rakyat, menambah beban hidup masyarakat, dan makin melukai saudara-saudari kita yang menderita.
"Dengan sungguh hati menunjukkan tanda-tanda jelas bahwa memang sedang mengusahakan terwujudnya cita-cita kemerdekaan yang tidak cukup dalam pidato tetapi dalam tata kelola yang transparan, akuntabel, dan kredibel," ungkap Benjamin.(knu)
