Dukung Perempuan Kembali Kerja Pasca Melahirkan Lewat Program Tamasya
Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mendorong kebijakan yang mendukung perempuan agar dapat kembali bekerja pasca melahirkan.
"Salah satu bentuk nyata adalah melalui Program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), yaitu perluasan akses terhadap Tempat Penitipan Anak Ramah Anak agar perempuan dapat kembali bekerja setelah melahirkan,” ungkap Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka dalam acara "Demographic Intelligence for Health Equity: Harnessing Data for Inclusive Policies and Universal Coverage" yang digelar di sela-sela sidang CPD ke-58 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 7-11 April 2025, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (13/4/2025).
Hal ini, menurutnya, sebagai upaya pemanfaatan bonus demografi yaitu perlunya peningkatan kapasitas serta partisipasi optimal penduduk usia produktif, baik laki-laki maupun perempuan dalam dunia kerja.
Menurut Isyana, selain mendukung perempuan bisa bekerja kembali pasca melahirkan, pemerintah juga fokus kepada anak-anak muda melalui Program Pusat Informasi dan Koseling dan Genre Indonesia sebagai upaya pemanfaatan bonus demografi.
"Program ini memperluas akses terhadap Tempat Penitipan Anak Ramah Anak, agar perempuan memiliki pilihan untuk kembali bekerja tanpa mengabaikan kebutuhan pengasuhan anak-anak mereka," jelas Isyana.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mewakili Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam Sidang Commission on Population and Development (CPD) Sesi ke-58 yang diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, pada 7-11 April 2025.
Dalam acara tersebut, Isyana memaparkan bahwa perencanaan pembangunan yang berbasis data dapat mendukung terwujudnya kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggagas Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Indonesia, karena data yang lengkap dan akurat sangat penting sebagai dasar penyusunan dan pengambilan kebijakan yang tepat," tuturnya.
Ia memaparkan tiga pertanyaan kunci bagaimana demographic insight mempengaruhi strategi perencanaan tenaga kerja, perawatan jangka panjang, dan pemerataan penyediaan layanan pada masyarakat Indonesia.
"Integrasi DTSEN ke dalam perencanaan kesehatan penduduk akan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menargetkan intervensi secara lebih efektif, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan salah satu kementerian yang mendukung DTSEN dari Pendataan Keluarga. Seperti data sasaran Makan Begizi Gratis (MBG) khusus bagi Ibu hamil dan ibu menyusui yang tepat didapatkan berdasarkan hasil Pendataan Keluarga,” ungkapnya.
Isyana memaparkan bahwa program Makanan Bergizi untuk Ibu Hamil (MBG) bukan hanya bertujuan untuk mengurangi stunting. Namun juga dapat membuka lapangan kerja bagi perempuan, khususnya yang terlibat dalam proses memasak, mencuci peralatan makan, dan mengantarkan makanan ke ibu hamil dan menyusui.
“Program ini bersifat padat karya dan dirancang untuk memberikan manfaat ganda—yaitu penyerapan tenaga kerja perempuan dan perbaikan gizi dengan sasaran yang tepat berbasis data hasil Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN,” ujarnya.
Untuk perawatan jangka panjang, Isyana juga memaparkan program Bina Keluarga Lansia dan Lansia Berdaya. Keduanya memberdayakan lanjut usia dengan meningkatkan kualitas hidup mereka serta memastikan bahwa para lansia mendapatkan perawatan di lingkungan keluarga dan komunitasnya.
