Hotel Terdampak Efisiensi Anggaran, Menteri Pariwisata Dorong Adanya Pasar Baru
Efisiensi anggaran pemerintah berdampak signifikan terhadap industri pariwisata di Indonesia, termasuk akomodasi.
Tingkat okupansi hotel bintang di Indonesia periode Januari 2025-Februari 2025 mengalami penurunan sebesar 0,26 persen poin. Apalagi pada Februari 2025 turun sebesar 2,24 persen poin.
Dalam audiensinya dengan pimpinan pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, salah satu yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan potensi wisatawan nusantara (wisnus) dan menciptakan pasar baru.
"Kami memahami, beradaptasi menghadapi situasi ini memiliki tantangan tersendiri. Namun kami melihat ada hal-hal yang bisa kita eksplorasi bersama untuk mengembangkan pariwisata ke depan," ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri lewat keterangan resmi, dikutip Kamis (24/4/2025).
Hotel didorong ciptakan pasar baru
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani (kiri) dan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana (kanan) saat audiensi di Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).
Menurut Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, memaksimalkan potensi wisnus bisa dilakukan para pelaku industri. Sebab, pasar wisnus selama ini telah terbukti menjadi ketangguhan utama sektor pariwisata.
Adapun pertumbuhan wisnus tercatat sebesar 21,7 persen sampai akhir tahun 2024.
Tak hanya itu, pelaku usaha pun didorong menciptakan pasar-pasar baru dengan pendekatan strategi dan inovasi, berbasis prinsip pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
"Misalnya, pembuatan paket meeting yang sesuai untuk komunitas, paket untuk eduwisata, dan lainnya. Dengan kolaborasi yang kuat, diyakini kita masih dapat menemukan ceruk-ceruk sumber pertumbuhan untuk menjaga momentum pertumbuhan wisnus ini tetap berlanjut," jelasnya.
Sementara itu, potensi wisatawan mancanegara (wisman) pun dinilai masih ada dan bisa dimaksimalisasi guna memitigasi dampak efisiensi anggaran.
"Terlebih dengan dinamika geopolitik, yang bisa mengubah arus kunjungan wisatawan. Pemerintah berharap dan yakin bahwa industri perhotelan tetap bisa resilien untuk menghadapi dinamika ke depan," tutur Menteri Pariwisata.
Pemerintah diminta segera eksekusi anggaran belanja
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani saat audiensi dengan Kementerian Pariwisata di Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).
Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani menyampaikan sejumlah pernyataan, salah satunya meminta pemerintah segera mengeksekusi anggaran belanja, khususnya jasa akomodasi.
Selain itu, pemerintah diminta melakukan penertiban jasa akomodasi berbasis sharing economy dan penertiban usaha jasa akomodasi ilegal atau yang tidak sesuai regulasi.
"Dari Pemerintah, kami siap memberikan bimbingan teknis dan memfasilitasi business matching, juga berkomunikasi dengan pihak lainnya untuk menjembatani kebutuhan intervensi," ucap Menteri Pariwisata.
"Kita bisa rumuskan bersama, promosi untuk MICE (meetings, incentives, conferences, events) dan promosi untuk wisman melalui kampanye secara terpadu," tambahnya.
