PHRI DIY Siap Panggil Ribuan Karyawan Usai Blokir Anggaran Pemerintah Dibuka

– Pembukaan blokir anggaran pemerintah senilai Rp86,6 triliun menjadi angin segar bagi sektor perhotelan dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyambut baik langkah ini dan bersiap merekrut kembali ribuan karyawan yang selama ini dirumahkan tanpa digaji.

Ketua PHRI DIY Dedi Pranowo Eryono menyatakan, saat ini terdapat sekitar 5.800 karyawan hotel dan restoran yang masih berstatus unpaid leave akibat minimnya aktivitas kementerian dan lembaga sejak awal 2025.

“Kami betul-betul ingin itu nyata dengan kembalinya kementerian-kementerian menggunakan fasilitas kami, sehingga kami bisa bangkit dan memanggil kembali karyawan yang dirumahkan,” ujar Dedi dilansir dari Antara, Jumat (2/5).

Blokir anggaran yang sempat diberlakukan mengakibatkan hampir terhentinya kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), yang selama ini menjadi andalan utama pendapatan hotel dan restoran, terutama dari segmen bintang tiga ke atas.

Dampak efisiensi anggaran itu ternyata merata, hingga ke hotel berbintang satu dan non-bintang.

“Kami awalnya mengira hanya hotel bintang tiga ke atas yang terdampak. Namun ternyata hotel bintang dua, satu, bahkan non-bintang pun ikut merasakan karena perputaran uang tidak berjalan dan daya beli masyarakat ikut menurun,” jelasnya.

Pemanggilan karyawan hotel dilakukan bertahap

Meski anggaran kini telah dibuka kembali, Dedi menekankan bahwa pemanggilan kembali karyawan tidak bisa dilakukan secara instan.

Proses pemulihan tetap bergantung pada realisasi kegiatan kementerian dan lembaga melalui pemesanan layanan hotel dan restoran.

“Kran anggaran sudah dibuka, tapi kan tidak serta-merta langsung ada reservasi. Kita masih menunggu prosesnya,” imbuhnya.

Untuk itu, PHRI DIY mendorong agar kementerian dan lembaga segera membelanjakan anggarannya di sektor jasa, termasuk menggelar kembali kegiatan MICE di hotel-hotel Yogyakarta.

Dedi juga menambahkan bahwa kontribusi sektor swasta terhadap kegiatan MICE masih rendah karena pengeluaran yang turut diketatkan.

Optimisme tetap terjaga seiring dengan meningkatnya tingkat reservasi hotel pada awal Mei 2025 yang sudah mencapai 45-50 persen. Dengan adanya beberapa libur panjang di bulan Mei, PHRI menargetkan okupansi bisa meningkat hingga 80 persen.

Deluxe Room Malioboro Inn Hotel Jogja

“Harapan kita besar. Dengan banyaknya hari libur, kita targetkan okupansi bulan ini bisa tembus 80 persen,” ujarnya.

Proses efisiensi selesai

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pembukaan blokir anggaran dilakukan setelah selesainya proses efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melaporkan penyelesaian tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto pada 7 Maret 2025, dan mendapatkan persetujuan untuk membuka kembali anggaran kementerian/lembaga.

Dengan anggaran yang kini kembali mengalir, industri perhotelan dan restoran di DIY berharap bisa segera bangkit dan menggerakkan kembali roda ekonomi lokal yang sempat terhenti.