Dampak Efisiensi Anggaran, 5.000 Karyawan Hotel di Yogyakarta Dirumahkan
Sebanyak 458 anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari bisnis hotel dan restoran sudah merumahkan sekitar 5.000 karyawan.
"Kami baru merumahkan, belum sampai pemutusan hubungan kerja (PHK), sampai saat ini ada 5.000 orang (karyawan) yang terkena dampak," tutur Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).
Namun, belum ada keputusan pasti terkait keberlangsungan kontrak kerja para pegawai hotel dan restoran tersebut.
Deddy mengatakan, pihak hotel dan restoran tidak memiliki opsi lain, di luar efisiensi sumber daya manusia (SDM).
Ilustrasi Yogyakarta. Sebanyak 458 anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari bisnis hotel dan restoran sudah merumahkan sekitar 5.000 karyawan.
"Relaksasi pajak-pajak dan potongan retribusi PLN dan PDAM yang kami ajukan, tidak mendapat tanggapan dari pemerintah daerah," ungkap dia.
Padahal okupansi hotel tidak kunjung membaik sejak efisiensi anggaran 2025 ditetapkan pada awal tahun.
Bahkan, angkanya kian merosot setelah empat bulan efisiensi anggaran hotel berlaku mulai Februari 2025.
"Data beli masyarakat juga turun, imbas dari inpres karena perputaran uang yang tidak berjalan dengan baik," kata Deddy.
Sebagai informasi, tingkat okupansi hotel DIY yang merosot bermula saat Presiden Prabowo Subianto menetapkan efisiensi anggaran 2025 bagi kementerian dan lembaga.
Hal ini berdampak luas bagi perekonomian nasional, terutama daya beli masyarakat yang menurun dan enggan bepergian ke luar kota.
