Wisatawan di Yogyakarta Pilih Penginapan Murah Saat Libur Lebaran 2025, Kenapa?
Saat libur Lebaran 2025 lalu, banyak wisatawan di Yogyakarta memilih menginap di penginapan murah, menurut Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi mengatakan, hal itu diduga karena kemampuan ekonomi wisatawan mengalami penurunan.
"Mulai dari Rp 150.000-an satu kamar, itu ternyata penuh dan menjadi pilihan," kata Imam, Jumat (18/4/2025).
Melihat tren ini, lanjutnya, ia mengimbau kepada kabupaten atau kota untuk membuat aturan khusus bagi indekos dan penginapan kecil. Tujuannya untuk memberikan dampak ekonomi kepada daerah sekitar melalui pajak.
"Bisa memberikan dampak terkait perpajakan di kabupaten/kota," tuturnya.
Di sisi lain, saat libur rangkaian Paskah di DIY, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyebut, terjadi peningkatan tingkat okupansi hotel di provinsi tersebut.
Ilustrasi hotel.
"Alhamdulillah dua hari Jumat-Sabtu ini berkah bagi kami," ujar Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono.
Selama libur panjang Paskah ini, tingkat okupansi hotel di DIY tercatat mencapai 55 persen. Menurut dia, tingkat okupansi hotel masih berpotensi kembali naik.
“Libur Lebaran okupansi sekitar 50 hingga 60 persen, padahal target yang ditentukan 80 persen,” ujarnya.
Ia menduga penurunan okupansi, salah satunya karena banyak wisatawan menginap di penginapan yang relatif lebih murah.
"Mungkin kost harian, homestay itu malah ramai kemarin. Yang murah bagi tamu karena tidak kena pajak dan izin-izin," kata dia.
Pegawai hotel masih terancam PHK
Ilustrasi Yogyakarta. Selama libur panjang Paskah ini, tingkat okupansi hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat mencapai 55 persen.
Deddy menuturkan, walaupun pada libur panjang akhir pekan kali ini mengalami kenaikan tingkat okupasi, hal ini masih belum bisa menyelamatkan pegawai hotel dari bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebab, lanjut dia, hotel tidak bisa mengandalkan hanya saat libur panjang, tetapi juga butuh kerja sama dengan pemerintah atau swasta.
"Belum ada kerjasama spesifik, Pemprov (Pemerintah Provinsi) DIY juga bingung," ucapnya.
Para pelaku usaha hotel dan restoran tetap melakukan promosi secara mandiri dengan agenda tabletop guyub sesarengan dalam waktu dekat ini. Adanya efisiensi anggaran menjadi dasar mereka tidak hanya mengandalkan kerja sama dengan pemerintah.
"Sementara kami butuh hidup maka mandiri kami berupaya," pungkasnya.
