Penyebab Selebgram WNI Ditangkap Junta Militer Myanmar

Abrahan Sridjaja selaku anggota Komisi I DPR RI mengatakan ada seorang selebgram Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan oleh pemerintahan junta militer Myanmar.
Abrahan menjelaskan, WNI tersebut ditahan karena dituduh ikut membiayai kelompok pemberontak di Myanmar, padahal tidak ada niatan ke arah sana.
“Dia dituduh bahwa dia mendanai pemberontak Myanmar. Anak muda, Pak. Umurnya seumuran saya, 33, masih muda. Padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu,” kata Abraham dalam rapat bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Gedung DPR, Jakarta, dikutip dari , Senin (30/6/2025).
Atas kejadian ini, Abraham meminta Kemlu RI untuk memperjuangkan amnesti agar WNI tersebut bisa dipulangkan ke Indonesia.
Abraham juga mengungkapkan, dirinya sudah menjalin komunikasi dengan Judha Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI di Kemlu RI untuk membahas langkah diplomatik dan solusi atas permasalahan ini.
Tanggapan Kemlu RI
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan poin penting yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sesi pleno dan retreat KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/5/2025) malam.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono belum menanggapi perkara penahanan selebgram WNI di Myanmar secara spesifik.Namun ia mengimbau agar setiap WNI mencari informasi sebelum berangkat ke luar negeri, baik terkait tawaran pekerjaan hingga keamanan di negara tujuan.
Sugiono menjelaskan situasi terkini di Myanmar memang sedang tidak stabil secara politik karena negara tersebut sedang dilanda perang saudara.
"Ini juga menimbulkan kesulitan sendiri, karena urusan dengan pemerintah atau urusan dengan junta Myanmar tidak berarti menyelesaikan urusan dengan tempat-tempat lain di Myanmar, yang semuanya juga membutuhkan pendekatan masing-masing,” tutur Sugiono, dikutip dari , Senin (30/6/2025).
Sugiono menambahkan, WNI bisa mendapatkan informasi soal keamanan negara tujuan dengan mengakses Safe Travel.
Sementara itu, setiap WNI yang memutuskan untuk menetap di luar negeri juga perlu untuk melaporkan diri ke portal Peduli WNI.
Penjelasan konflik di Myanmar
Pemberontak etnis merebut beberapa pintu perlintasan di sepanjang perbatasan Myanmar dengan China.
Dikutip dari The Guardian, konflik terkini di Myanmar diawali dari kudeta militer pada 1 Februari 2021.Kala itu anggota partai yang berkuasa dan dipilih secara demokratis, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), digulingkan oleh militer Myanmar Tatmadaw yang kemudian membentuk pemerintahan junta.
Merespon kudeta tersebut, muncul pemberontakan dari berbagai kelompok bersenjata yang markas serta teritori kekuasaannya tersebar di berbagai pelosok Myanmar.
Tercatat ada ratusan kelompok bersenjata yang sebagian terafiliasi dengan kelompok etnis dan banyak diantaranya yang membentuk aliansi.
Misalnya Aliansi Tiga Persaudaraan yang terdiri dari kelompok Tentara Arakan, Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, dan Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang.
Junta militer Myanmar menjalankan pemerintahan secara otoriter, mereka melakukan penangkapan terhadap siapapun yang dituduh pemberontak, termasuk orang-orang yang mengkritik pemerintah.
Warga sipil yang menolak kudeta tahun 2021 menggelar aksi demonstrasi di berbagai kota di Myanmar untuk menuntut demokratisasi serta mengecam opresi yang dilakukan oleh pemerintah.
Hingga kini konflik di Myanmar masih bergejolak, sehingga pemerintah di berbagai negara mewanti-wanti warganya untuk terus memantau situasi terutama jika ingin berpergian ke Myanmar.