Menteri LH Berangkatkan Tim Pemadam Karhutla Riau: Pantang Pulang Sebelum Padam
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurrofiq bergerak cepat memberangkatkan tim untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.
Tim yang diberangkatkan terdiri dari gabungan personel pemerintah dan unit tanggap darurat dari perusahaan mitra. Ada sebanyak 200 personel yang dilepas untuk bertugas di lapangan. Menurut dia, kebakaran hutan di Riau ini harus segera ditangani dengan segera.
Hal itu disampaikan Hanif saat memimpin langsung Apel Siaga dan pelepasan tim pemadam darat yang ditugaskan ke wilayah-wilayah terdampak, khususnya Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu, Kamis (24/7).
"Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Ketika api sudah muncul, maka pemadaman darat menjadi garda terdepan yang paling efektif, khususnya di lahan gambut yang membutuhkan pendekatan teknis khusus," ujar Menteri Hanif.
Menteri Hanif menegaskan bahwa apel ini bukan sekadar kegiatan simbolik, melainkan representasi nyata komitmen pemerintah dalam menangani lonjakan karhutla yang menunjukkan peningkatan signifikan pada akhir Juli.
Berdasarkan data terbaru per 23 Juli 2025, titik kebakaran aktif masih ditemukan di sejumlah kawasan gambut dan mineral di Rokan Hilir dan Rokan Hulu, dengan dampak asap yang berpotensi meluas bila tidak ditangani cepat. Upaya pengendalian karhutla merupakan bagian penting dari strategi nasional penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).
Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030, serta pencapaian Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat. Pengendalian karhutla menjadi kontributor kunci dalam realisasi target tersebut.
Ia juga menginstruksikan penguatan sistem pencegahan dan deteksi dini di seluruh wilayah rawan karhutla. Upaya ini mencakup peningkatan patroli lapangan, pemantauan titik panas (hotspot), peningkatan kapasitas personel, sarana dan prasarana, serta sinergi antara pemerintah, TNI/Polri, masyarakat, dan sektor swasta.
Sinyal peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan prediksi peningkatan signifikan titik panas di Riau pada periode 23–27 Juli 2025, dengan potensi berlanjut hingga awal Agustus.
Menteri menuturkan, jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah, menyesuaikan dengan hasil evaluasi dan kebutuhan di lapangan.
"Saya tegaskan, ini bukan kloter terakhir. Tim berikutnya akan dikirim. Kita harus hadir sampai titik api terakhir padam. Seluruh tim membawa satu tekad pantang pulang sebelum padam, dan Riau harus bebas asap," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan masih besar, terutama dengan ancaman cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino yang dapat memperburuk situasi.
"Berharap seluruh langkah terpadu ini mampu menekan risiko bencana kabut asap, menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat, serta melindungi ekosistem hutan dan gambut Indonesia secara berkelanjutan," tutupnya. (Asp)
