Sikapi Karhutla Riau, Gibran Bakal Ketatkan Regulasi Hingga Pengawasan Pembukaan Lahan
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming meninjau kondisi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar Pangkalan Udara TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (28/7).
Ia memberikan apresiasi atas penanganan terpadu dalam merespon kejadian karhutla di Provinsi Riau.
“Kondisi cuaca mendung saat kita landing, ini karena ada proses operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan," ujar Gibran.
Dirinya menegaskan bahwa tindakan preventif tetap harus dilakukan untuk mencegah terjadinya karhutla diiringi dengan penegakan hukum yang berlaku.
"Penanganan secara terpadu harus tetap dilakukan untuk mencegah terjadinya karhutla atau perluasan titik api, monitoring dan deteksi awal sangat penting ditambah dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu," tegasnya.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas mitigasi dan respons bencana, khususnya di daerah rawan karhutla yang secara historis mengalami kebakaran berulang setiap tahunnya.
Dirinya menyatakan untuk melakukan penguatan regulasi serta pengawasan dalam pembukaan lahan, agar aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
"Tadi juga dipaparkan terdapat 51 tersangka pembakaran lahan, pemerintah daerah perlu melakukan penegakan regulasi untuk menghindari pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan," tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Penanganan Darurat Mayjen TNI Budi Irawan memaparkan serangkaian dukungan penanganan terpadu yang dilakukan oleh BNPB dalam penanganan karhutla Riau.
"BNPB telah melakukan OMC sejak 2 Mei 2025 sebagai mitigasi awal untuk menjaga kelembapan lahan gambut dan mengurangi potensi kebakaran," pungkas Budi.
Budi menjelaskan bahwa OMC yang dilakukan di Provinsi Riau telah dilaksanakan sejak 2 Mei hingga 27 Juli 2025 dengan 48 sortie dan total terbang 64 jam 8 menit. Sebanyak 43.600 kilogram bahan semai telah dikeluarkan untuk pembasahan lahan dan pemadaman karhutla.
"Alhamdulillah 90 persen berhasil, saat ini sudah tidak ada titik hotspot di Riau," ucapnya.
Selain OMC, BNPB mengerahkan total tiga helikopter patroli udara sejak 1 Mei 2025 dengan 69 sortie dan total terbang 212 jam 45 menit. Sedangkan untuk menjangkau lokasi yang tidak tercapai dengan pemadaman darat, BNPB mengerahkan lima unit helikopter _water bombing dengan lebih dari 4,5 juta liter air yang ditumpahkan pada lokasi terdampak.
Selain penanganan terpadu secara teknis, penananan karhutla juga didukung oleh penegakan hukum setempat sesuai peraturan yang berlaku.
"Kami evaluasi bahwa kebakaran ini 90 persen disebabkan oleh ulah manusia. Tersangkanya sudah ditangkap dan diproses oleh Bapak Kapolda, proses hukumnya akan berjalan terus sebagai efek jera dan tidak ada yang melakukan pembakaran secara ilegal," tutupnya. (Asp)
