Perancis Akan Akui Palestina, Israel Sebut Langkah Macron Bahayakan Keamanan

Presiden Perancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025.

"Setia pada komitmen historis Prancis terhadap perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina," ujar Macron melalui akun X, Kamis (24/7/2025).

Macron juga membagikan surat yang ditujukan kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas sebagai bentuk konfirmasi. Ia menyatakan akan mendorong negara-negara lain untuk mengikuti langkah Prancis dalam mengakui kedaulatan Palestina.

Negara Barat Pertama yang Ambil Langkah Signifikan

Jika pengakuan ini terlaksana, Perancis akan menjadi negara besar pertama dari blok Barat yang mengakui Negara Palestina. Sebelumnya, pengakuan semacam ini umumnya datang dari negara-negara kecil yang kritis terhadap Israel.

"Ini adalah tanggung jawab kami – sebagai warga Perancis, bersama warga Israel, Palestina, serta mitra Eropa dan mitra sedunia – untuk membuktikan bahwa perdamaian masih mungkin tercapai," tegas Macron.

Ia juga menyampaikan bahwa komunitas internasional perlu menjamin keberlangsungan Negara Palestina, sembari menyerukan agar Palestina “menerima demiliterisasi dan mengakui penuh Israel”.

Israel dan AS Kecam Rencana Macron

Rencana tersebut langsung mendapat reaksi keras dari Israel dan Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut keputusan Perancis sebagai “penghargaan terhadap terorisme”.

"Negara Palestina dalam kondisi seperti sekarang hanya akan menjadi landasan peluncuran untuk memusnahkan Israel — bukan untuk hidup damai di sampingnya," kata Netanyahu di platform X.

"Yang dicari Palestina bukan negara di samping Israel, tapi negara yang menggantikan Israel,” tambahnya.

Menteri Pertahanan Israel Israel Katz juga mengecam pengakuan tersebut sebagai “aib dan bentuk penyerahan diri terhadap terorisme”.

Ia menegaskan Israel tidak akan membiarkan negara Palestina berdiri jika dianggap mengancam keamanan nasional.

Dari Washington, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan, "Keputusan sembrono ini hanya menyuburkan propaganda Hamas dan menjadi tamparan bagi para korban 7 Oktober."

Pengakuan Ini Disebut Upaya Selamatkan Solusi Dua Negara

Menurut para diplomat, Macron telah mempertimbangkan langkah ini selama berbulan-bulan sebagai bagian dari upaya menyelamatkan solusi dua negara yang semakin kehilangan relevansi di tengah konflik yang terus berlanjut.

Sebelumnya, Perancis dan Arab Saudi sempat merencanakan konferensi besar di PBB untuk membahas parameter pembentukan Negara Palestina, namun batal karena tekanan dari AS dan kondisi geopolitik kawasan.

Pertemuan tersebut dijadwalkan ulang menjadi konferensi tingkat menteri pada 28–29 Juli 2025, dan akan berlanjut dalam pertemuan kepala negara di sela-sela Sidang Umum PBB.

Israel Lobi Prancis, Palestina Sambut Keputusan

Pemerintah Israel disebut telah melobi secara intens kepada Perancis untuk menggagalkan pengakuan ini.

Tekanan mencakup ancaman pengurangan kerja sama intelijen hingga kemungkinan aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat.

Namun, dari pihak Palestina, keputusan Macron disambut positif. Wakil Presiden Otoritas Palestina Hussein Al Sheikh menyatakan bahwa pengakuan ini menunjukkan dukungan terhadap hak rakyat Palestina.

"Langkah ini mencerminkan komitmen Prancis terhadap hukum internasional dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta mendirikan negara yang merdeka," tulis Al Sheikh di platform X.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan Antara.