Sengketa Wilayah Jadi Pemicu Perang Thailand-Kamboja, Ini Akar Masalahnya
Ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja meningkat menjadi konflik bersenjata sejak Kamis, 24 Juli 2025.
Hingga Sabtu (26/7/2025), Kementerian Pertahanan Kamboja mencatat sedikitnya 13 korban tewas di pihaknya, terdiri dari delapan warga sipil dan lima personel militer.
Thailand juga melaporkan 15 korban jiwa, termasuk seorang tentara. Selain itu, ribuan warga Thailand dan lebih dari 35.829 warga sipil Kamboja terpaksa mengungsi dari daerah berisiko tinggi, terutama di Provinsi Preah Vihear, Oddar Meanchey, dan Pursat.
Kamboja menuduh militer Thailand melancarkan serangan artileri ke wilayah perbatasan mereka, termasuk ke Provinsi Pursat pada Sabtu. Sebanyak 13 orang tewas dan 71 lainnya terluka, sebagian besar adalah warga sipil.
“Sejauh ini, Thailand telah menewaskan lima tentara dan delapan warga sipil, serta melukai 21 tentara dan 50 warga sipil. Sekitar 35.800 orang di provinsi Oddar Meanchey, Preah Vihear, Pursat, dan Banteay Meanchey telah dievakuasi,” ujar Maly Socheata, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, seperti dikutip Khmer Times.
Thailand disebut mengerahkan jet tempur, sedangkan Kamboja membalas dengan tembakan roket. Kedua negara saling menuduh sebagai pihak yang memicu pertempuran.
Sengketa Wilayah Sejak Era Kolonial
Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja merupakan persoalan lama yang berakar sejak masa penjajahan Prancis.
Pada tahun 1907, pemerintah kolonial Prancis menyusun peta perbatasan antara kedua negara. Namun, penafsiran terhadap peta tersebut berbeda.
Kamboja mengklaim wilayah berdasarkan peta tersebut, sedangkan Thailand menilai peta tidak akurat. Komisi demarkasi yang dibentuk kala itu bahkan mengabaikan sejumlah wilayah perbatasan karena kondisi geografis yang sulit diakses.
Pasca-kemerdekaan Kamboja dari Prancis pada 1953, wilayah yang tidak jelas batasnya tersebut menjadi subjek sengketa perbatasan berkepanjangan, terutama kawasan Kuil Preah Vihear yang berusia lebih dari 1.000 tahun dan terletak di daerah tinggi strategis.
Mahkamah Internasional (ICJ) sempat menangani sengketa ini. Pada 1962, ICJ memutuskan bahwa Kamboja berhak atas Kuil Preah Vihear, sebuah putusan yang tidak sepenuhnya diterima oleh Thailand.
Ketegangan kembali meningkat pada 2011 setelah beberapa bentrokan bersenjata terjadi, menewaskan sekitar 20 orang dan memaksa ribuan mengungsi. Kamboja kembali membawa kasus ini ke ICJ.
Pada November 2013, ICJ memutuskan secara bulat bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas wilayah di sekitar kuil Preah Vihear dan mewajibkan Thailand untuk menarik semua pasukan dari kawasan tersebut.
Namun, ICJ tidak menyinggung wilayah lain yang disengketakan, terutama di kawasan “Segitiga Zamrud”, sebuah zona tiga negara yang menjadi titik bentrok militer antara Kamboja, Thailand, dan Laos.
Segitiga Zamrud: Titik Panas di Asia Tenggara
“Segitiga Zamrud” mencakup tujuh provinsi yang tersebar di tiga negara:
- Di Kamboja: Preah Vihear, Oddar Meanchey, Stung Treng
- Di Laos: Salavan, Champasak
- Di Thailand: Ubon Ratchathani, Sisaket
Wilayah ini dikenal sebagai titik panas karena sering menjadi lokasi bentrokan lintas batas.
Berbeda dari Kamboja yang mengandalkan penyelesaian melalui Mahkamah Internasional, Thailand menolak pengadilan tersebut sebagai jalur penyelesaian. Bangkok lebih memilih negosiasi bilateral sebagai mekanisme utama dalam menangani konflik perbatasan.
Namun hingga saat ini, jalur diplomatik belum menghasilkan solusi konkret. Situasi di perbatasan masih belum kondusif, dan dikhawatirkan bisa memicu eskalasi militer yang lebih besar jika tidak segera ditangani.
Bentrok terbaru pada 24 Juli ini disebut sebagai kelanjutan dari insiden 28 Mei 2025, ketika terjadi saling tembak di zona netral yang disengketakan dan menyebabkan tewasnya seorang tentara Kamboja.
Insiden tersebut kembali membuka luka lama dalam hubungan Thailand-Kamboja yang penuh dinamika, khususnya terkait isu wilayah dan kedaulatan nasional.
