Khofifah Surati Kemenhub untuk Aktifkan Pelabuhan Jangkar demi Atasi Macet di Ketapang
Kemacetan parah kembali terjadi di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, imbas terbatasnya jumlah kapal penyeberangan ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali.
Antrean kendaraan mengular hingga puluhan kilometer, menghambat distribusi logistik dan mobilitas penumpang lintas pulau Jawa-Bali.
Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi mengusulkan solusi konkret, termasuk pengaktifan Pelabuhan Jangkar di Situbondo dan penambahan kapal ferry untuk menampung lonjakan kendaraan.
Pemprov Jatim Usulkan Pengalihan ke Pelabuhan Jangkar
Dilansir dari Kompas.tv, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaktifkan Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai alternatif penyeberangan, sekaligus menambah jumlah armada kapal di lintas Ketapang-Gilimanuk.
Langkah ini diambil menyusul antrean panjang yang terjadi di Pelabuhan Ketapang akibat berkurangnya kapal operasional setelah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Nyono, mengatakan bahwa Gubernur Khofifah telah menandatangani surat resmi kepada Kemenhub pada Sabtu (26/7/2025) malam.
“Surat resminya baru akan kami kirim Senin, tapi kami juga sudah berkirim surat kepada Dirjen Hubla dan Direktur Transportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat melalui WhatsApp,” kata Nyono, Minggu (27/7/2025).
Nyono menjelaskan bahwa Pelabuhan Jangkar bisa dimanfaatkan dengan mengalihkan truk bertonase 40 ton ke bawah melalui jembatan timbang Sedarum di Pasuruan, sebelum dialihkan menuju Jangkar untuk menyeberang ke Gilimanuk.
Namun, pengalihan tersebut memerlukan dukungan tambahan berupa deviasi kapal ferry berkapasitas besar dari Jangkar menuju Gilimanuk.
Bupati Banyuwangi Minta Sempat Tambahan Kapal
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi turut mengajukan permintaan kepada Kemenhub untuk penambahan kapal penyeberangan di Pelabuhan Ketapang guna mengurai kemacetan yang sudah terjadi selama sepekan terakhir.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa permintaan ini merupakan hasil dari rapat koordinasi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Polresta, Dandim 0825, Danlanal, Kejaksaan Negeri, KSOP, dan sejumlah kepala OPD terkait.
“Kami sudah meminta kepada Kemenhub penambahan armada kapal yang dioperasikan di Pelabuhan Ketapang, atau perbantuan kapal dari pelabuhan lain untuk mengangkut kendaraan tonase besar,” kata Ipuk pada Kamis (24/7/2025).
Menurut data otoritas pelabuhan, saat ini hanya 11 kapal dari 17 unit yang beroperasi untuk mengangkut truk sumbu tiga dengan tonase di atas 35 ton.
Kapal lainnya masih dalam tahap perbaikan dan perawatan pascaevaluasi keselamatan menyusul tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Penyebab Kemacetan Panjang di Pelabuhan Ketapang
Sejak tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025, Kementerian Perhubungan mengurangi jumlah kapal aktif lintas Ketapang-Gilimanuk dari 15 menjadi hanya enam unit.
Pengurangan ini dilakukan untuk evaluasi keselamatan oleh otoritas pelayaran KSOP Tanjungwangi.
Selain pengurangan jumlah kapal, terdapat pula penyesuaian beban dan panjang ramp door kapal LCT (Landing Craft Tank), yang biasa digunakan untuk mengangkut truk beban berat.
Akibatnya, kapal LCT yang sebelumnya mampu mengangkut hingga 20 kendaraan kini hanya diizinkan membawa lima kendaraan.
“Bayangkan, dari 15 kapal menjadi hanya enam yang beroperasi, dan dari kapasitas 20 kendaraan per kapal kini tinggal seperempatnya. Ini jelas menyebabkan antrean panjang,” ujar Nyono.
Foto udara antrean truk pengangkut logistik menunggu giliran memasuki kapal di Pelabuhan Bulusan, Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (25/7/2025). Untuk mengurai kemacetan kendaraan bertonasi besar yang mencapai 31 kilometer, PT ASDP Indonesia Ferry menambah satu armada kapal yakni KMP Gading Nusantara yang mampu mengangkut 20-30 truk dalam satu kali penyeberangan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/tom.
Kronologi Kemacetan di Pelabuhan Ketapang
Kemacetan parah di Pelabuhan Ketapang dilaporkan sudah berlangsung lebih dari satu minggu.
Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saefuddin, menyatakan bahwa antrean kendaraan bahkan telah mencapai Taman Nasional Baluran sejauh 50 kilometer.
“Kemacetan sudah terjadi seminggu lebih, tetapi tiga hari terakhir paling parah,” kata Irham dikutip Kompas.id, Jumat (25/7/2025).
Ratusan truk logistik, angkutan barang, bus, dan kendaraan pribadi terpaksa menginap di area parkir dermaga Pelabuhan Ketapang.
truk besar dilaporkan mengantre selama lebih dari tiga hari tanpa kepastian jadwal penyeberangan.
Salah satu sopir truk pengangkut obat mengaku sudah tiga hari menunggu giliran di pelabuhan.
Bukan hanya logistik yang terdampak, mobil wisatawan yang hendak menyeberang ke Bali juga tersendat karena padatnya antrean.
Total kemacetan tercatat mencapai hingga 10 kilometer di sekitar Pelabuhan Ketapang, memperlambat mobilitas penumpang dan distribusi barang menuju Pulau Bali.
Kemacetan Menjalar, Pelabuhan Jangkar Kena Imbas
Antrean kendaraan logistik juga terjadi di Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menyusul pembatasan operasional kapal di lintasan Ketapang (Banyuwangi)–Gilimanuk (Bali).
Kebijakan pembatasan ini diberlakukan setelah adanya inspeksi keselamatan oleh Kementerian Perhubungan pasca-tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Dampaknya, arus kendaraan yang hendak menyeberang ke Bali menumpuk dan menyebabkan kemacetan panjang di jalur Pantura Situbondo–Banyuwangi.
Supervisor ASDP Penanggung Jawab Pelabuhan Jangkar, Slamet Santoso, mengatakan bahwa saat ini hanya ada satu armada kapal yang melayani rute Jangkar (Situbondo)–Lembar (Lombok, NTB).
Kondisi ini menyebabkan antrean truk setiap hari di Pelabuhan Jangkar menunggu kapal sandar.
“Antrean saat ini lebih banyak setelah adanya imbauan dari kepolisian kepada para sopir truk yang hendak menyeberang ke Lembar untuk melewati Pelabuhan Jangkar,” ujar Slamet di Situbondo, Jumat.
Ia menambahkan, imbauan tersebut dikeluarkan lantaran Pelabuhan Ketapang mengalami kepadatan ekstrem sejak sepekan terakhir, yang turut mengganggu lalu lintas di jalur Pantura.
Slamet berharap pemerintah segera menambah jumlah kapal yang melayani rute Jangkar–Lembar untuk mengurai penumpukan truk logistik.
“Satu armada kapal rute Jangkar–Lembar yang beroperasi membutuhkan 40 jam untuk kembali ke Pelabuhan Jangkar, karena perjalanan menuju Lembar butuh waktu sekitar 14 jam dan proses bongkar muat memakan waktu 6 jam,” jelasnya.
