Sudewo Baru Muncul Usai Didemo, Kini Dijadwalkan Diperiksa KPK

diperiksa KPK, bupati pati, Bupati Sudewo, bupati pati didemo, bupati sudewo menghilang, Sudewo Baru Muncul Usai Didemo, Kini Dijadwalkan Diperiksa KPK

Bupati Pati Sudewo akhirnya kembali tampil di hadapan publik setelah delapan hari tak terlihat pasca demo besar-besaran yang digelar puluhan ribu warga menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Rabu (13/8/2025).

Sudewo muncul dalam acara pelepasan kontingen Raimuna Daerah XIII Kwartir Cabang (Kwarcab) Pati, Jumat (22/8/2025), di Pendopo Pramuka Kwarcab Pati, Jalan KH Wahid Hasyim, Pati Kidul.

“Saya di kantor, tanda tangan-tanda tangan dan komunikasi,” kata Sudewo menjawab pertanyaan soal keberadaannya selama sepekan terakhir, dilansir dari Tribun Jateng.

Ia mengaku baru kembali dari Jakarta setelah menghadiri rapat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), di mana ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 1, sekaligus bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum.

“Selain itu saya juga menghadap Pak Menteri PU,” ujarnya.

Menepis isu sakit, Sudewo menegaskan kondisinya baik. “Sudah (sembuh). Alhamdulillah. Doanya,” ucapnya sambil tersenyum.

Terkait dinamika politik di Pati, termasuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket pemakzulan yang tengah bergulir di DPRD, ia menyatakan siap mengikuti prosedur. “Monggo. Saya menghormati proses di sana berjalan,” kata dia.

Ia menambahkan, “Ya. InsyaAllah,” ketika ditanya kesiapannya jika dipanggil Pansus.

Sudewo pun berpesan agar masyarakat tetap menjaga situasi tetap terkendali. “Mohon doa agar Pati tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

KPK Panggil Sudewo

Di hari yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sudewo sebagai saksi. Pemeriksaan terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (22/8/2025).

Meski begitu, Budi belum merinci materi yang akan didalami penyidik.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya menetapkan 10 tersangka pada 13 April 2023. Mereka terdiri atas sejumlah pejabat DJKA sebagai penerima suap, di antaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan beberapa pejabat pembuat komitmen di Jawa hingga Sulawesi.

Sementara itu, pihak pemberi suap berasal dari kalangan swasta, termasuk Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) D Ion Renato Sugiarto dan Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut, praktik suap di DJKA melibatkan rekayasa administrasi hingga penentuan pemenang proyek, dengan fee “sekitar 5 sampai dengan 10 persen dari nilai proyek.”

Desakan Warga ke KPK

Selain lewat jalur politik di DPRD, tekanan terhadap Sudewo juga datang dari masyarakat sipil. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan menggelar aksi pengiriman surat massal ke KPK pada Senin (25/8/2025).

“Besok 25 Agustus kami dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ada agenda berkirim surat. Satu orang satu surat. Intinya KPK agar segera menangkap Bupati Sudewo. Titik kumpul di Alun-Alun Pati, nanti kami jalan bareng-bareng ke Kantor Pos Pati. Perkiraan ribuan orang,” kata Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok.

Mereka juga merencanakan unjuk rasa besar di Gedung KPK Jakarta pada 2-3 September mendatang. Sejumlah armada, mulai dari truk hingga bus, sudah disiapkan, sementara donasi dari masyarakat terus mengalir dan dalam dua hari terkumpul Rp 16,4 juta.

Di sisi lain, muncul dinamika internal AMPB setelah inisiatornya, Ahmad Husein, memilih berdamai dengan Sudewo usai bertemu langsung di Juwana pada 19 Agustus 2025. Husein menyatakan secara pribadi sudah tidak lagi menuntut pemakzulan. Namun, langkahnya itu tidak diikuti oleh dua tokoh AMPB lainnya, Teguh Istiyanto dan Supriyono.

“Biarin saja, besok kan kelihatan (apakah saya disuap atau tidak). Wong omahku yo elek wae kok,” kata Husein menanggapi isu miring atas sikapnya.

Tekanan publik yang kian meluas, baik lewat DPRD maupun aksi jalanan dan desakan ke KPK, kini membuat posisi Bupati Pati Sudewo semakin terjepit.

Demo Ricuh dan Tuntutan Mundur

Kemarahan warga Pati sebelumnya meledak dalam demonstrasi 13 Agustus 2025. Aksi dipicu keputusan Sudewo menaikkan PBB hingga 250 persen. Sudewo bahkan sempat menantang warga untuk menggelar demo besar-besaran jika tidak terima kebijakan tersebut.

Meskipun kemudian ia meminta maaf dan membatalkan kenaikan PBB, massa tetap turun ke jalan menuntut dirinya mundur. Aksi itu berakhir ricuh.

Sudewo menolak mundur dengan alasan dirinya dipilih secara sah dalam Pilkada. “Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme,” tegasnya.

Namun, DPRD Pati tetap menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan menggulirkan hak angket dan membentuk pansus yang bisa berujung pada pemakzulan.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!