Sekolah Rakyat Bisa Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Begini Penjelasannya

 Kementerian Sosial menggulirkan program  Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dan kelompok rentan yang selama ini terhambat faktor ekonomi dan sosial dalam mengenyam pendidikan formal.

Guna mendukungpencapaian target program tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkontribusi melalui penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pusat maupun daerah dalam advokasi kebijakan, perencanaan program hingga monitoring dan evaluasi.

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN, LAN, Erna Irawaty mengungkapkan, dunia pendidikan menjadi pondasi sebuah negara dalam memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Karenanya melalui Sekolah Rakyat menjadi sarana pemenuhan pendidikan dengan menghadirkan menghadirkan sekolah yang tidak dibatasi oleh sekat ekonomi sehingga setiap warga masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang setara.

“Ini merupakan sebuah pembuktian kepada masyarakat bagaimana negara hadir melalui kebijakan pendidikan yang inklusif dan transformatif. Kegiatan VPL (Virtual Public Lecture) ini menjadi sarana advokasi kebijakan Pemerintah kepada masyarakat untuk memiliki komitmen bersama mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat.” ungkap Erna dalam VPL Seri 6 ASN Talent Academy Explore 2025, dikutip dari keterangannya, Kamis, 28 Agustus 2025.

Dunia pendidikan ungkap Erna jadi pondasi sebuah negara dalam memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Karenanya melalui Sekolah Rakyat menjadi sarana pemenuhan pendidikan dengan menghadirkan menghadirkan sekolah yang tidak dibatasi oleh sekat ekonomi sehingga setiap warga masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang setara.

“Ini merupakan sebuah pembuktian kepada masyarakat bagaimana negara hadir melalui kebijakan pendidikan yang inklusif dan transformatif. Kegiatan VPL ini menjadi sarana advokasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat untuk memiliki komitmen bersama mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat.” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico menjelaskan ada 3 kunci dalam memahami sekolah rakyat. Pertama memberikan penghormatan terhadap keluarga tidak mampu dengan memberikan akses fasiltas sekolah unggulan dengan pelayanan terbaik, kedua menjangkau dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang paling bawah dan tertinggal dalam proses pembangunan.

Lalu yang ketiga adalah memberikan harapan dan menumbuhkan mimpi para peserta didik untuk percaya diri mampu meraih cita-cita yang diinginkan. Diharapkan dengan program Sekolah Rakyat dapat mendorong kecerdasan kolektif dengan mengedepankan kesetaraan kesempatan dan menumbuhkan solidaritas bersama.

Untuk mendukung kesuksesan program sekolah rakyat pemerintah terus mendorong kerjasama lintas sektor sebagai miniatur kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan komunitas. sebagai jembatan untuk mendukung pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.

“Salah satu contohnya adalah kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan sasaran penyediaan program 3 juta rumah bagi keluarga miskin. Selain itu juga kami berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam penyediaan Makan Bergizi Gratis, kerjas ama dengan Kementerian Kesehatan untuk penyelenggaraan cek kesehatan gratis (CKG) bagi keluarga miskin, dan masih banyak lagi sinergi yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di negeri ini”, paparnya.

Robben Rico juga menyampaikan, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan korporasi dalam upaya pemetaan talenta siswa sekolah rakyat melalui pendekatan DNA Talent mapping untuk mengetahui potensi, minat, bakat, keunggulan dan kelemahan siswa. Hal ini juga dilakukan terhadap kepala sekolah dan guru disekolah rakyat untuk menyesuaikan potensi dan karakter yang paling sesuai dengan cara mengajar.

“Terakhir saya berharap. kedepannya melalui sekolah rakyat akan menghasilkan lulusan yang siap melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, siap bekerja dan berwirausaha dengan keterampilannya, menjadi agen perubahan untuk keluarga dan siap untuk memutuskan mata rantai kemiskinan di Indonesia.” tutupnya.

Seperti diketahui, Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024 menyebutkan, terdapat lebih dari 227 ribu penduduk Indonesia usia 7-12 tahun atau setara Sekolah Dasar (SD) berstatus belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi.

Sementara itu untuk penduduk yang berusia 13-15 tahun atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlahnya naik dua kali lipat hampir 500 ribu. Kondisi fantastis ditemukan pada kelompok usia 16-18 tahun atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berjumlah 3.433.153.