Turunkan Biaya Logistik, Apindo dan PPLBI Perkuat Peran Pusat Logistik Berikat

Apindo dan PPLBI
Apindo dan PPLBI

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI), berkomitmen untuk membantu mendorong target pemerintah dalam menurunkan biaya logistik nasional.

Melalui forum diskusi bertajuk "Future-Ready Supply Chains: Leveraging Indonesia’s Bonded Facilities for Global Growth", Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, membeberkan kondisi di industri logistik di Tanah Air dengan biaya logistik mencapai sekitar 14,2 persen dari PDB.

Namun, Shinta mengatakan bahwa ketika memasukkan komponen biaya logistik ekspor, yang berkontribusi sebesar 8,98 persen terhadap PDB, total biaya logistik Indonesia masih berada di angka 23,08 persen.

"Angka ini masih jauh dari benchmark negara-negara maju yang rata-rata berada di kisaran 8-10 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan ekonomi di banyak negara Asia Tenggara lainnya, angka ini masih lebih tinggi," kata Shinta dalam keterangannya, Kamis, 28 Agustus 2025.

Kawasan Berikat Nusantara

Kawasan Berikat Nusantara

Biaya logistik yang tinggi selama ini disebabkan oleh sejumlah faktor struktural. Yakni mulai dari ketergantungan berlebihan pada pelabuhan besar, lemahnya konektivitas antar wilayah, manajemen rantai pasok yang belum efisien, minimnya fasilitas penyimpanan modern, hingga kerumitan birokrasi dalam ekspor-impor.

"Kondisi ini tidak hanya menekan pelaku usaha, tetapi juga membebani harga barang dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global," ujar Shinta.

Dia mengungkapkan, pemanfaatan Pusat Logistik Berikat (PLB) semakin terbukti memberikan dampak nyata bagi industri nasional. Menurutnya, PLB dan Kawasan Berikat hadir sebagai game changer, dan bukan sekadar gudang penyimpanan semata.

Melainkan juga sebagai instrumen strategis yang mampu menekan biaya logistik, mengoptimalkan cash flow, memperkuat compliance penuh, menghadirkan fleksibilitas dalam rantai pasok global, dan memberikan fasilitas kepabeanan dan perpajakan khusus.

"Serta mendorong aktivitas manufaktur berorientasi ekspor dalam meningkatkan daya saing industri nasional," ujarnya.

Senada, Ketua Umum PPLBI, Utami Prasetiawati menegaskan, pengalaman nyata industri menunjukkan PLB menjadi solusi yang mampu menekan risiko, meningkatkan kepastian, serta mendukung kepatuhan sekaligus menghemat biaya. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah testimoni yang disampaikan para pelaku industri dalam memanfaatkan PLB, diantaranya dari sektor jasa pengeboran migas dan otomotif.

"Bagi operasi migas, waktu adalah segalanya. PLB memberi kepastian dan mengurangi risiko keterlambatan yang dapat berdampak hingga jutaan dolar," ujarnya.