Wakil Ketua MPR RI Minta Aksi Premanisme Ganggu Investasi Ditumpas

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menertibkan aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu pelaku usaha dan industri.
Sebab, menurutnya tindakan premanisme bakal mengancam iklim investasi di Tanah Air dan berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
“Dengan kata lain, jika ada pihak-pihak yang mengganggu iklim investasi di Indonesia, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Eddy dalam keterangannya dikutip Selasa (29/4/2025).
Pemerintah harusnya memberikan keamanan dan kepastian hukum karena jadi dasar pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya. Apabila aksi premanisme tidak tumpas, investor nantinya akan ragu untuk membuka usaha di Tanah Air.
Adapun pernyataan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan adanya aksi premanisme yang berkedok ormas pada pembangunan pabrik mobil listrik produsen raksasa asal China, Build Your Dream (BYD) di Subang, Jawa Barat.
“Pabrik itu kan belum aktif secara operasional, masih tahap konstruksi. Tetapi kendaraan-kendaraan pengangkut material kabarnya sudah diganggu,” tambah Eddy.
Eddy menyebutkan, investasi menjadi salah satu sektor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan global karena kinerja ekonomi nasional kini sangat bergantung pada aliran investasi.
“Di tengah melambatnya daya beli masyarakat dan tantangan yang dihadapi ekspor produk Indonesia akibat melemahnya harga komoditas dan penerapan tarif oleh AS, kinerja ekonomi nasional bisa terdongkrak oleh masuknya investasi,” ujar dia.
Ia pun khawatir hilangnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia akan mempersulit pencapaian target investasi dari dalam dan luar negeri, yakni sebesar Rp 1.900 triliun pada 2025.
"Syarat utama investor mau menanamkan modalnya adalah keamanan dan kepastian hukum, maka aksi premanisme berkedok ormas yang mengganggu pelaku usaha dan industri perlu ditertibkan segera," tegas Eddy.