Wakil Ketua DPR Sebut Tunjangan Rumah Rp50 Juta Masih Wajar, Sesuai dengan Harga Kontrakan di Senayan

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir

 Isu kenaikan tunjangan DPR kembali menjadi perbincangan hangat publik. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah tunjangan perumahan yang disebut bisa mencapai Rp50 juta per bulan. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, pun angkat bicara untuk memberikan penjelasan terkait nominal fantastis tersebut.

Menurut Adies, angka Rp50 juta bukanlah sesuatu yang berlebihan. Ia menyebut, besaran tunjangan itu sudah melalui perhitungan matang dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata para anggota dewan selama bertugas di Jakarta.

“Ya, sekitar Rp50 juta saya rasa. Saya kira make sense kalau Rp50 juta per bulan,” ujar Adies pada Selasa 18 Agustus 2025, dikutip dari tvOnenews. Ia menegaskan bahwa angka tersebut muncul setelah dilakukan kalkulasi serta berbagai pertimbangan yang dianggap wajar.

Anggota DPR Pilih Kontrakan daripada Kos-kosan

Adies menjelaskan, sebagian besar anggota DPR enggan tinggal di kos-kosan meski harga sewanya relatif murah, rata-rata sekitar Rp3 juta per bulan. Menurutnya, para anggota dewan merasa tidak nyaman dengan pilihan tersebut karena keterbatasan ruang dan fasilitas.

Sebagai alternatif, banyak anggota DPR lebih memilih menyewa rumah kontrakan di kawasan Jakarta. Harga sewa rumah kontrakan di wilayah strategis disebut berkisar Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan. Selain lebih luas, rumah kontrakan juga dianggap lebih memadai karena menyediakan fasilitas penting, termasuk area parkir dan garasi untuk kendaraan pribadi.

“Mereka rata-rata enggak nyaman kalau di kos-kosan, jadi lebih memilih kontrak rumah. Apalagi harus ada garasi untuk mobil,” terang Adies.

Tunjangan Lain Capai Rp70 Juta

Selain tunjangan perumahan, anggota DPR juga menerima berbagai jenis tunjangan lain. Adies mengungkapkan, jika ditotal, jumlah tunjangan tambahan tersebut bisa mencapai sekitar Rp70 juta per bulan.

“Tunjangan lain itu macam-macam, ada tunjangan beras, kesehatan, dan lainnya. Kalau ditotal, kira-kira sekitar Rp70 juta per bulan di luar tunjangan rumah,” jelasnya.

Dengan demikian, jika digabungkan dengan tunjangan perumahan, total tunjangan yang diterima anggota DPR bisa menembus angka Rp120 juta per bulan. Jumlah ini sontak memicu diskusi di ruang publik, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih banyak menghadapi tantangan.

Post Related