Tutup Sidang Paripurna, Puan Tegaskan RAPBN Harus Efisien dan Orientasi Hasil

 Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025. Dalam pidatonya, Puan menekankan pentingnya kebijakan negara yang berorientasi jangka panjang dan berpihak pada kepentingan rakyat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Rapat penutupan masa sidang digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025. Selain Puan, pimpinan dewan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

"Membangun Indonesia, menjadi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, membutuhkan kebijakan dan pengelolaan negara yang diarahkan untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan Indonesia," kata Puan dalam pidatonya.

Dalam proses pembangunan Indonesia, kata Puan, negara harus siap menghadapi berbagai tantangan yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, pembangunan nasional harus mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada dan mengantisipasi perubahan yang terjadi.

"Dalam membangun Indonesia, kita selalu akan dihadapkan pada berbagai tantangan; baik dari dalam maupun dari luar negeri; sehingga pembangunan nasional selain memiliki arah yang akan dituju juga harus dapat adaptif dan antisipatif," tuturnya.

Puan menambahkan, hasil pembangunan seringkali baru dapat dirasakan karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ia mengingatkan agar kebijakan yang dibuat saat ini harus memperhitungkan dampak kemajuan dan risiko yang dihadapi di masa depan.

Maka itu, Puan menuturkan DPR RI bersama pemerintah dalam setiap merumuskan kebijakan negara di berbagai bidang seperti dalam hukum, pertahanan, pembangunan hingga anggaran selalu berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Kepentingan rakyat untuk mendapatkan perlindungan, kepentingan rakyat untuk sejahtera, kepentingan rakyat untuk menjadi cerdas; dan kepentingan-kepentingan lain yang semuanya adalah kepentingan untuk Indonesia," jelas Puan.

Selain itu, Puan mengatakan DPR juga mendorong penguatan program pembangunan di berbagai sektor strategis.

"DPR RI mendukung penguatan kebijakan dan program pembangunan yang diarahkan untuk membangun kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, ketahanan energi, transformasi digital, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” jelas Puan.

“Serta pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan di seluruh daerah, serta program-program prioritas strategis pemerintah lainnya," tambahnya.