Protes Dugaan Pungli dan SPMB Janggal, Orangtua Siswa Bakar Ban di Depan Kantor Disdik Cirebon

Puluhan orangtua siswa SD dan SMP di Kota Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon pada Rabu (30/7/2025), sebagai bentuk protes atas dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah negeri serta kejanggalan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu berlangsung panas. Massa membakar ban tepat di depan gerbang kantor Disdik, memprotes keras dugaan biaya seragam hingga Rp 3 juta tanpa penjelasan rinci serta permainan domisili yang menyebabkan calon siswa yang tinggal dekat sekolah justru tidak diterima.

Situasi makin memanas lantaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, tak kunjung menemui massa hingga pukul 10.38 WIB, memicu kekecewaan dan kemarahan para orangtua.

Orangtua yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan datang membawa mobil komando lengkap dengan pengeras suara dan spanduk protes, salah satunya bertuliskan “Pendidikan Tanpa Pungli! Cuma Mimpi.”

Tujuh Tuntutan Disuarakan

Koordinator aksi, Tryas Mohammad Purnawarman, menyampaikan tujuh tuntutan kepada Disdik Kota Cirebon, mulai dari penghentian pungli hingga transparansi penggunaan dana sekolah.

“Pertama, kami minta hentikan segala bentuk pungutan liar dengan dalih apa pun. Kedua, harus ada transparansi dalam pengelolaan dana di sekolah-sekolah," ujar Tryas dalam orasinya dari atas mobil komando.

“Ketiga, penggunaan dana sekolah harus dijelaskan ke publik. Keempat, uang hasil pungutan liar harus dikembalikan ke orang tua siswa. Kelima, beri sanksi tegas kepada oknum yang terlibat di sekolah manapun."

“Selanjutnya, pengawasan terhadap pengelolaan dana di SD dan SMP harus diperketat. Dan terakhir, beri informasi yang jelas dan transparan kepada orang tua tentang segala bentuk pungutan yang dilakukan pihak sekolah,” tambahnya.

Biaya Seragam Dinilai Tidak Masuk Akal

Dalam wawancara terpisah, Tryas mengungkapkan bahwa sejumlah sekolah diduga memungut biaya seragam dengan nominal yang tidak wajar.

“Ada orang tua yang dipungut biaya seragam hingga Rp 3 juta. Itu terjadi di salah satu SMP di wilayah Perumnas, Kota Cirebon. Harganya sangat tidak rasional,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pungutan tersebut dilakukan oleh pihak sekolah atas nama komite. “Pungutan seragam itu bervariasi, ada yang Rp 1,1 juta, ada yang Rp 1,4 juta, bahkan ada yang sampai Rp 3 juta. Tidak ada kuitansi, tidak ada rincian, hanya lisan. Padahal harga pakaian di pasaran tidak semahal itu,” jelas Tryas.

Permainan Domisili dan Ketakutan Orangtua

Tryas juga menyoroti dugaan manipulasi data domisili dalam proses seleksi murid baru. Ia mencontohkan kasus di Jalan Pemuda, di mana anak yang tinggal persis di depan sekolah tidak diterima.

“Kami membawa orang tua yang jadi korban. Rumahnya berada persis di depan sekolah di daerah Jalan Pemuda, tapi anaknya tidak diterima. Kami curiga ada permainan jarak domisili,” katanya.

Lebih lanjut, Tryas mengungkapkan kejanggalan dalam penilaian jarak oleh panitia SPMB.

“Contohnya, dari SMPN 2 ke Kasepuhan dan dari stasiun ke SMPN 2 itu jaraknya hampir sama. Tapi yang satu diterima, yang lain tidak. Kami menduga ada permainan oleh oknum panitia,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa banyak orangtua merasa takut bersuara karena khawatir anak mereka akan mendapat tekanan di sekolah.

"Orang tua curhat sebelum aksi ini. Mereka takut anaknya di-bully atau diintimidasi kalau mereka bersuara. Karena itu kami jaga kerahasiaan identitas mereka,” kata Tryas.

Kepala Disdik Tak Menemui Massa

Hingga pukul 11.30 WIB, Kepala Disdik Kota Cirebon belum juga menemui massa. Para orangtua pun meluapkan kekecewaan dan mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi.

Aksi kemudian berakhir dengan tertib sekitar pukul 12.00 WIB di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Panas! Orang Tua Siswa Bakar Ban di Depan Disdik Cirebon, Protes Biaya Seragam Tak Wajar