Kisah SMA Pasundan Tasikmalaya Terancam Bangkrut, Diduga Imbas Kebijakan Dedi Mulyadi

SMA dan SMK Pasundan 2 Tasikmalaya pernah menjadi sekolah swasta favorit di Kota Tasikmalaya pada era 1970-an hingga 1990-an.

SMA dan SMK Pasundan juga telah tersebar di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan memiliki reputasi sebagai sekolah pencetak atlet voli internasional.

Atlet voli kenamaan yang merupakan lulusan dari SMA dan SMK Pasundan antara lain Farhan Halim, Cep Indra, M. Fikri Mustofa Kamal, Marjose, dan Jasen Natanel.

Sayangnya, kini SMA dan SMK Pasundan 2 Tasikmalaya sedang terancam bangkrut, diduga imbas dari kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Kebijakan yang dimaksud adalah pemberlakuan sistem rombongan belajar (rombel) yang berisi maksimal 50 siswa per kelas, dan berlaku bagi sekolah negeri mulai tahun ajaran 2025/2026.

Kepala Sekolah SMA dan SMK Pasundan 2 Tasikmalaya, Darus Darusman, menyebut kebijakan itu sangat berdampak ke sekolah swasta, termasuk sekolahnya yang baru menerima 6 calon siswa baru.

Menurut Darus, jika kondisi tersebut terus-menerus dibiarkan, sekolahnya bisa terancam bangkrut.

"Tahun ini adalah tahun terpuruk sekali dan berbahaya bagi sekolah swasta. Seperti kami (SMA dan SMK Pasundan 2 Tasikmalaya), meski sudah punya nama dan jaringan banyak di Jabar, tetap saja dengan kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, terancam gulung tikar, bisa bangkrut." kata Darus kepada Kompas.com, Kamis (10/7/2025).

Kepala Sekolah SMA/SMK Pasundan 2 Tasikmalaya, Jawa Barat, menunjukkan sekolahnya sepi peminat dan terancam bangkrut akibat kebijakan Dedi Mulyadi pada SPMB tahun 2025, Kamis (10/7/2025).

Darus berharap kebijakan sebelumnya bisa dikembalikan, yakni membatasi jumlah siswa sebanyak 36-40 orang per kelas.

"Kalau masalah diterima di sekolah favorit itu kan hukum alam siswanya, apakah pintar, berprestasi, dan cerdas pasti masuk," ucap Darus.

"Tapi, sekarang siapa saja bisa masuk, maaf ya. Ini sistem seperti apa ya? Kasihan yang berprestasi harus tes, tetapi zonasi serta afirmasi tidak usah tes langsung masuk ke sekolah favorit. Sekolah swasta terancam bangkrut lagi," imbuhnya.

Buntut dari permasalahan tersebut, sekolah-sekolah swasta termasuk SMA dan SMK Pasundan 2 Tasikmalaya harus memperpanjang masa penerimaan siswa baru hingga September 2025.

Tujuannya agar sekolah-sekolah tersebut bisa menampung para pendaftar yang tidak lolos seleksi penerimaan murid baru di sekolah negeri.

Darus menilai keputusan pejabat selevel gubernur semestinya tidak dibuat secara asal-asalan tanpa menimbang akibatnya kepada orang lain.

Baginya, permasalahan pendidikan di Indonesia mestinya dikaji oleh para ahli pendidikan, tidak bisa diselesaikan oleh satu gubernur saja.

"Iya, mungkin tujuannya bagus ya, tetapi kan yang membuat keputusan tidak sadar juga sudah membuat bangkrut sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat. Kami juga warga Jabar, dan kami juga punya keluarga untuk dibiayai," kata dia.

Dedi Mulyadi digugat kepala sekolah swasta se-Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Sebelumnya diberitakan, Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jabar berencana menggugat keputusan Dedi Mulyadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penambahan rombel sekolah negeri.

Ketua FKSS Jabar Ade D Hendriana mengatakan pihaknya sepakat dengan upaya Dedi Mulyadi untuk mencegah anak putus sekolah.

Namun, menurut Ade kebijakan penambahan rombel justru bertentangan dengan peraturan gubernur tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang telah disusun bersama.

"Kepgub PAPS (Program Pencegahan Anak Putus Sekolah) yang tidak melibatkan sekolah swasta telah mengakibatkan keterisian sekolah SMA swasta di Jabar hanya terisi 30 persen dari target kuota yang direncanakan," kata Ade, dikutip dari , Selasa (8/7/2025).

Dedi Mulyadi menyatakan dirinya menyadari kebijakan rombel di sekolah negeri bisa berdampak menurunkan jumlah murid di sekolah swasta.

Oleh sebab itu, ia menegaskan pemerintah akan mencari solusi agar sekolah swasta bisa tetap menjalankan fungsinya.

“Kemudian kalau ada sekolah-sekolah swasta yang kemudian muridnya mengalami penurunan, kan bisa kita cari jalan lain agar tetap bisa berjalan pendidikan,” kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, dikutip dari Kompas.com, Jumat (11/7/2025).

Dedi menambahkan kebijakan rombel di sekolah negeri ditujukan untuk menjamin akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya selama SPMB 2025 yang masih memakai sistem zonasi.

Ia mengaku keputusan rombel di sekolah negeri tidak diambil dengan mudah, namun ia tetap menjalankannya karena membayangkan kemungkinan diprotes orang tua siswa.

"Di setiap sekolah orangtua siswa berteriak, tidak bisa masuk sekolah. Nanti ada orang yang memboikot mobil masuk ke sekolah. Tapi hari ini bisa lihat bahwa sepanjang sejarah dulu PPDB sekarang SPMB ya, SPMB baru kali ini penerima siswa baru tidak ada keributan. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada protes-protes," tutur Dedi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul  dan Sekolah Swasta Terpukul Rombel Negeri Ditambah, Dedi: Bisa Kita Cari Jalan Lain