PSI DKI Usul Pramono Kirim Anak Tawuran ke Barak, Tiru Kebijakan Dedi Mulyadi
TAWURAN kembali pecah di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (16/7). Kerusuhan antarkelompok yang terjadi dekat Apartemen Green Pramuka City itu berujung perusakan serta penjarahan properti toko. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menangani tawuran, terutama di kalangan remaja. Pasalnya, kebijakan yang sudah ada tak mampu untuk meredam tawuran. "Ini membuat kami bertanya-tanya apakah berbagai program yang digagas dan telah dilaksanakan Pemprov DKI untuk mengatasi permasalahan tersebut efektif," kata William, Jumat (18/7). Sampai dengan saat ini, Pemprov DKI telah merancang berbagai macam program dengan tujuan mengatasi tawuran. Salah satuny ialah acara Manggarai Bershalawat. Sepaket dengan Manggarai Bershalawat itu, Pemprov DKI juga membuka ruang-ruang publik bagi warganya, khususnya para remaja untuk berolahraga. Diharapkan, taman-taman yang jam bukanya sudah diperpanjang selama 24 jam bisa memfasilitasi aktivitas tersebut. "Mas Pram melaksanakannya sebagai cara ‘tersendiri’ untuk menghadapi permasalahan sosial berupa tawuran. Akan tetapi, itu terbukti belum berhasil mengeliminasi masalah tersebut," tegas William.
William menilai Pemprov DKI harus mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrem lagi supaya benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan tawuran. Ia menyinggung program Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak-anak nakal di daerahnya ke barak-barak militer untuk mendapatkan pembinaan.
"Terlebih, sudah ada bukti nyata bahwa anak-anak yang mendapatkan pembinaan itu menunjukkan perubahan sikap setelah pulang ke rumah masing-masing. Bisa jadi inilah solusi yang sedang dicari DKI Jakarta untuk akhirnya menghilangkan tawuran sekali dan selamanya," tutupnya.(Asp)
