Dewan PSI DKI Minta Pemprov DKI Radikal dalam Penanganan Banjir

Anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi PSI, Bun Joi Phiau menyoroti keseriusan Pemprov DKI perihal banjir di Jakarta. Pasalnya, banjir masih terus terjadi saat hujan melanda Jakarta.

Menurut dia, Pemprov DKI harus lebih radikal lagi dalam mengatasi isu banjir di ibukota.

"Sudah sekian kalinya Jakarta banjir setelah diguyur hujan sejak awal tahun ini. Memang, Pemprov DKI bergerak cepat dalam berusaha mengeringkan genangan-genangan air yang muncul. Akan tetapi, banjir tak kunjung berhenti dan Jakarta kembali digenangi oleh air," kata Bun di Jakarta, Jumat (4/7).

Tak dapat dipungkiri, kata dia, Pemprov DKI sudah melakukan pembangunan-pembangunan fisik untuk sekurang-kurangnya memitigasi banjir, namun banjir tetap saja terjadi.

"Berbagai bantuan juga sudah disalurkan kepada masyarakat yang wilayahnya rentan menghadapi banjir. Mungkin, Pemprov DKI butuh pendekatan yang lebih radikal dalam mengatasinya," ucapnya.

Bun berpikir bahwa masalah banjir di Jakarta membutuhkan solusi yang komprehensif, bukan hanya pembangunan fisik infrastruktur-infrastruktur pengendali banjir.

"Banjir harus dilihat sebagai masalah besar yang meliputi berbagai aspek luas. Salah satunya adalah sifatnya yang lintas batas wilayah. Selain hujan deras, kami di Jakarta juga mengetahui bahwa hal itu diakibatkan oleh air kiriman dari daerah-daerah hulu," jelasnya.

Maka dari itu, Pemprov DKI mungkin bisa berkoordinasi dengan kepala daerah di daerah-daerah penyangga untuk sama-sama mengatasi banjir. Mungkin bekerjasama dalam melakukan penghijauan dan membangun tempat-tempat parkir air untuk menghambat lajunya air dari hulu.

Sementara itu, Bun juga mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk terus melakukan pembangunan dan perbaikan sistem pengendalian banjir di dalam wilayahnya sendiri.

"Seiring dengan melakukan koordinasi bersama kepala-kepala daerah lainnya untuk mencari solusi bersama terhadap masalah banjir, Pemprov DKI juga harus mengerjakan ‘pekerjaan rumahnya’," ujarnya.

"Pembangunan-pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti pompa air, kolam retensi, dan tanggul sudah dilakukan. Tapi mengapa banjir tetap terjadi. Apakah ini berarti infrastruktur-infrastruktur tersebut belum terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem yang dapat bekerja secara optimal. Ini harus menjadi refleksi dan dicarikan solusinya juga oleh Pemprov DKI," tutupnya. (Asp)