PSI DKI Bongkar Anggaran Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta

SEKRETARIS Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menemukan pembelian barang-barang janggal di atas harga yang ada di pasaran. Justin mendapati pembelian server, lampu light emitting diode (LED), dan proyektor oleh beberapa dinas melebihi harga di tempat-tempat lainnya yang bisa diakses juga oleh publik. Hal itu diketahui dari Rapat Pembahasan APBD Perubahan 2025 di Komisi E DPRD DKI. "Server ini kami sudah cek spesifikasinya. Mau beli tiga unit, setiap server (harganya) Rp 1,7 miliar. Setelah kami cek spesifikasinya, itu kisarannya Rp 300 juta bukan Rp 1,7 miliar. Ini Dinas Perpustakaan mau beli tiga unit," katanya mempertanyakan pembelian oleh dinas terkait pada Kamis (24/7). Justin mempertanyakan alasan Dinas Kebudayaan membeli lampu LED dengan harga satuannya sebesar Rp 15 juta. "Pengadaan lampu LED kami cek juga spesifikasinya di pasaran harganya Rp 1 juta sampai Rp 3 juta. Namun, ini alokasi satuannya Rp 15 juta, jauh (perbedaannya)," ujar Justin. Masih bersangkutan dengan Dinas Kebudayaan, Justin kembali mempertanyakan pengadaan proyektor untuk dipakai di Museum Kebaharian berkisar lebih dari Rp 158 juta, meskipun barang yang sama bisa dibeli dengan harga sekitar Rp 50 juta di tempat lainnya.

"Mau beli juga nih, Dinas Kebudayaan LCD Projector di Museum Kebaharian sebanyak 11 unit. Harga satuannya Rp 158 juta sampai Rp 214 juta dengan total anggaran Rp 2,1 miliar. Padahal, kalau kita cek di pasaran, proyektor ini mungkin yang (paling) mahal sekitar Rp 50 juta," lanjutnya.

Seraya menampilkan gambar di ruang rapat Komisi E, Justin menunjukkan kepada para peserta rapat contoh dugaan inefisiensi pembelian oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Taman Ismail Marzuki (TIM) dengan televisi (TV) dan proyektor berdampingan di sebuah ruangan.

"Ini saya ambil gambar dari ruangan perpustakaan di TIM. Ini proyektornya ada, TV-nya (juga) ada, berlebihan juga. Ini sebenarnya mau pakai TV atau mau pakai proyektor," ucapnya dengan rasa heran.

Justin mengingatkan Pemprov DKI harus sensitif terhadap perasaan masyarakat dalam melakukan pembelian dengan menggunakan pendapatan-pendapatan pajak dan retribusinya. Terlebih, ia menilai bahwa masyarakat sedang menghadapi kesulitan ekonomi belakangan ini.

"Saya harap belanja dari uang pajak masyarakat itu juga digunakan secara bijak dengan nilai-nilai yang efisien. Jangan sampai nanti selain ada temuan bisa juga menyakiti hati masyarakat," katanya.(Asp)