Pimpinan DPRD DKI Minta Pemprov tidak Asal dalam Jatuhkan Sanksi kepada Pengamen Ondel-Ondel
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta jangan langsung memberikan sanksi kepada pengamen ondel-ondel yang keliling di jalan bila nanti aturannya sudah terbit. "Pendekatannya harus humanis. Jangan dikit-dikit kena sanksi. Ini agar bisa membangun budaya Jakarta secara terhormat," ujar Wibi dalam keterangannya, Jumat (20/6). Ketua DPW NasDem DKI ini mengatakan budaya Betawi harus dijunjung dan dipopulerkan. "Harus ada penghormatan kepada budaya Jakarta. Oleh karena itu, ondel-ondel jangan dijadikan alat mengamen lagi," ucap Wibi. Namun, hal yang terpenting, menurut Wibi, para pengamen ondel-ondel harus dibina dan diberikan ruang untuk berkarya. "Pemerintah harus memberikan ruang kepada seniman Ondel-ondel agar tetap hidup lewat pagelaran budaya yang difasilitasi," kata Wibi.
Sudah semestinya Pemprov DKI Jakarta menggandeng sektor swasta untuk memakai Ondel-ondel binaan saat mengadakan acara. "Perlu kebijakan melibatkan sektor swasta yang bisa mengaryakan seniman Ondel-ondel. Tapi sebelumnya dibina, dikaryakan, dan ditingkatkan kemampuannya (skill)," tuturnyan.
Ia juga mengusulkan agar Pemprov DKI menyediakan titik-titik di area transportasi publik seperti halte dan kawasan transit oriented development (TOD) untuk para seniman berekspresi.
"Kita berharap ada lorong, koridor budaya di setiap sudut. Apalagi kita sedang membangun transportasi publik, pasti ada HUB atau TOD yang bisa kita optimalkan. Sehingga pagelaran budaya dan transportasi bisa jalan selaras," ucapnya. (Asp)
