Sekolah Swasta di Jabar Kesulitan Cari Murid Baru, Imbas Kebijakan Dedi Mulyadi?

 Di saat SMA-SMA negeri dan sederajat mulai mempersiapkan tahun ajaran baru mulai pekan depan, sejumlah SMA swasta di Jawa Barat (Jabar) dilaporkan mengalami kekurangan murid baru.

Misalnya di Kabupaten Purwakarta, di mana sejumlah sekolah swasta hanya mendapatkan belasan pendaftar hingga pengumuman seleksi tahap 2 pada Rabu (9/11/2025).

"Dari 45 sekolah swasta, ada yang hanya mendapat 7, 12, 20, hingga 32 pendaftar. Ini sangat memprihatinkan," kata Uyat Sudaryat, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Purwakarta, dikutip dari Tribun, Kamis (10/7/2025).

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Yayasan Yasri Purwakarta, Agus Muharram, bahwa tahun ini hanya ada 7-13 siswa yang mendaftar di dua sekolah milik yayasannya.

Imbasnya, para pengelola sekolah swasta di Purwakarta kini bersikap lebih waspada dan memutuskan untuk berkumpul sambil mencari solusinya.

"Kami sudah menjalin komunikasi dengan para kepala SMK negeri agar bisa bersinergi, saling mendukung dalam mencerdaskan anak-anak bangsa," kata Uyat

Kondisi serupa terjadi di SMK Veteran Cirebon, Kota Cirebon, yang hanya mendapatkan 11 pendaftar untuk tahun ajaran 2025/2026.

Demikian juga di SMA dan SMK Pasundan 2 Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, yang tahun ini hanya menerima 6 calon siswa baru.

Polemik kebijakan rombel 50 siswa per kelas

Kepala Sekolah SMA/SMK Pasundan 2 Tasikmalaya, Jawa Barat, menunjukkan sekolahnya sepi peminat dan terancam bangkrut akibat kebijakan Dedi Mulyadi pada SPMB tahun 2025, Kamis (10/7/2025).

Kondisi kekurangan murid berdampak serius pada keberlangsungan sekolah swasta di Jabar.

Kekurangan murid akan menyebabkan sekolah kekurangan dana untuk menggaji guru dan karyawan, melakukan perawatan infrastruktur, hingga menutup biaya operasional lainnya.

Jika kondisi kekurangan murid baru berlangsung terus-menerus, sekolah swasta bisa terancam gulung tikar.

Pengurus Yayasan Yasri Purwakarta, SMK Veteran Cirebon, dan SMA dan SMK Pasundan 2 Tasikmalaya satu suara: kondisi yang mereka alami diduga efek dari kebijakan terbaru Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Kebijakan yang dimaksud adalah pemberlakuan sistem rombongan belajar (rombel) yang berisi maksimal 50 siswa per kelas, dan berlaku bagi sekolah negeri mulai tahun ajaran 2025/2026.

Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jabar, Ade D Hendriana mengatakan, pihaknya sepakat dengan upaya Dedi Mulyadi untuk mencegah anak putus sekolah.

Namun, menurut Ade, kebijakan penambahan rombel justru bertentangan dengan peraturan gubernur tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang telah disusun bersama.

"Kepgub PAPS (Program Pencegahan Anak Putus Sekolah) yang tidak melibatkan sekolah swasta telah mengakibatkan keterisian sekolah SMA swasta di Jabar hanya terisi 30 persen dari target kuota yang direncanakan," kata Ade, dikutip dari Kompas.com, Selasa (8/7/2025).

Tanggapan Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri peluncuran rute baru Susi Air di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (2/7/2025).

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengatakan, dirinya menyadari kebijakan rombel di sekolah negeri bisa berdampak menurunkan jumlah murid di sekolah swasta.

Oleh sebab itu, ia menegaskan pemerintah akan mencari solusi agar sekolah swasta bisa tetap menjalankan fungsinya.

“Kemudian kalau ada sekolah-sekolah swasta yang kemudian muridnya mengalami penurunan, kan bisa kita cari jalan lain agar tetap bisa berjalan pendidikan,” kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, dikutip dari Kompas.com, Jumat (11/7/2025).

Dedi menambahkan kebijakan rombel di sekolah negeri ditujukan untuk menjamin akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya selama SPMB 2025 yang masih memakai sistem zonasi.

Ia mengaku keputusan rombel di sekolah negeri tidak diambil dengan mudah.

Namun ia tetap menjalankannya karena membayangkan kemungkinan diprotes orang tua siswa.

"Di setiap sekolah orangtua siswa berteriak, tidak bisa masuk sekolah. Nanti ada orang yang memboikot mobil masuk ke sekolah," ujar Dedi.

"Tapi hari ini bisa lihat bahwa sepanjang sejarah dulu PPDB sekarang SPMB ya, SPMB baru kali ini penerima siswa baru tidak ada keributan. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada protes-protes," imbuhnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan Sekolah Swasta Terpukul Rombel Negeri Ditambah, Dedi: Bisa Kita Cari Jalan Lain