Disdik DKI Jakarta akan Tambah Ratusan Yayasan Pendidikan untuk Program Sekolah Swasta Gratis

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta bakal menambah ratusan yayasan pendidikan swasta untuk masuk dalam program sekolah swasta gratis Pemprov DKI di tahun 2026.

Hanya saya, angka tersebut baru masuk dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2026.

"Rencananya 258 sekolah untuk 2026. Ini kan baru bicara KUA-PPAS-nya ya," ujar Wakil Kepala Disdik DKI Sarjoko kepada wartawan, Rabu (13/8).

Sarjoko mengungkapkan, pihaknya belum dapat mengungkap berapa anggaran untuk program sekolah gratis tahun depan pasalnya masih dalam usulan APBD 2026.

Saat ini, Pemprov DKI telah menjalankan uji coba program sekolah swasta gratis di 40 sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK. Sebagai tahap awal, program pendidikan gratis yang mulai diuji coba tahun ini juga belum menyasar ke seluruh siswa.

Dari total 14.905 siswa pada 436 rombongan belajar dalam 40 sekolah tersebut, Pemprov DKI baru melakukan pembiayaan sekolah gratis pada 4.932 siswa dari 142 rombongan belajar yang merupakan kelas awal atau angkatan baru.

"Untuk 40 sekolah itu kurang lebih sekitar Rp 107 miliar. Mereka sudah sepakat untuk ikut di dalam penyelenggaraan sekolah gratis. Sehingga di dalam penyelenggaraan pendidikan, mereka tidak akan melakukan pungutan terhadap orang tua atau siswa," kata Sarjoko.

Sarjoko mengaku program ini belum memiliki payung hukum yang mengesahkan pelaksanaan sekolah gratis secara resmi. Produk hukum itu masih disusun Disdik bersama Biro Hukum DKI sebelum ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Mengingat peraturan resmi mengenai sekolah gratis belum diterbitkan, Sarjoko mengaku Pemprov DKI belum bisa menyalurkan pendanaan walaupun uji coba telah dimulai sejak Senin 14 Juli 2025.

Dengan demikian, kelas-kelas atau rombongan belajar yang masuk dalam uji coba sekolah gratis berjalan dengan menggunakan dana dari pihak sekolah dan siswa-siswa yang sebelumnya telah membayar biaya pendidikan. Nantinya, mereka yang telah melakukan pembayaran mandiri itu akan menerima pengembalian dana.

"Meskipun mereka belum mendapatkan penyaluran dananya, tetapi secara prinsip mereka sudah menyempakati untuk menyelenggarakan sekolah gratis. Nanti, setelah APBD perubahan ini sudah selesai, pada waktunya nanti akan kita selesaikan untuk pembiayanya," imbuhnya. (Asp)