Baru 5 Pendaftar, Guru SDN 2 Wonorejo Karanganyar Keliling Rumah Warga Demi Cari Murid
— Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Wonorejo di Karanganyar, Jawa Tengah, terancam kekurangan murid pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Hingga Senin (23/6/2025), sekolah tersebut baru menerima lima siswa yang mendaftar sejak pembukaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2 Juni 2025.
Minimnya jumlah pendaftar ini mendorong pihak sekolah melakukan berbagai upaya, termasuk promosi langsung dari rumah ke rumah.
“Untuk pendaftaran peserta didik baru, untuk tahun ini, kebetulan masih minim ya, atau masih kurang. Ada lima siswa,” ujar Wali Kelas 6 SDN 2 Wonorejo, Sri Mariyani, saat diwawancarai.
Hanya Lima Pendaftar, Promosi Dilakukan Door to Door
Menurut Sri Mariyani, kondisi kekurangan murid bukan pertama kali dialami SDN 2 Wonorejo. Dalam lima tahun terakhir, jumlah siswa baru memang tidak pernah lebih dari 10 orang.
“Tahun ini termasuk yang sedikit. Biasanya kan bisa 7, 8 sampai 10 siswa,” kata Mariyani.
Untuk mengatasi masalah ini, pihak sekolah telah melakukan berbagai cara agar jumlah pendaftar bertambah. Salah satunya adalah melakukan promosi ke taman kanak-kanak (TK) di sekitar sekolah.
“Saya juga tiap tahun itu langganan ke TK Bakti, itu pasti. Cuma ya, kami kan tidak bisa memaksa orang tua juga,” ungkapnya.
Tak hanya itu, guru-guru juga terpaksa turun langsung ke masyarakat dengan melakukan pendekatan door to door untuk menyampaikan informasi terkait keberadaan dan keunggulan SDN 2 Wonorejo.
“Terus saya juga door to door gitu, ke rumah-rumah juga,” tambah Mariyani.
Harapan Dukungan dari Dinas Pendidikan
Melihat situasi yang semakin memprihatinkan, Mariyani berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar dapat memberikan perhatian lebih dan mencarikan solusi konkret agar SDN 2 Wonorejo tidak kehilangan murid dan tetap bisa beroperasi secara normal.
“Ya, harapannya sih kami sebagai guru ya, Dinas lebih memperhatikan supaya gimana caranya kita bisa dapat murid lagi,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar sistem zonasi atau domisili dapat diterapkan secara lebih ketat di tingkat SD, seperti halnya yang diberlakukan di jenjang SMP.
“Kalau domisili sini ya harus masuknya sini, gitu,” pungkasnya.
Fenomena kekurangan siswa tak hanya terjadi di Karanganyar. Di Kota Batu, Jawa Timur, Dinas Pendidikan setempat bahkan mengambil langkah penggabungan atau merger beberapa SD negeri yang jumlah siswanya terus menurun tiap tahunnya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Batu, terdapat sembilan SD yang akan digabung, yakni:
- SDN Songgokerto 1 dengan SDN Songgokerto 2
- SDN Oro-Oro Ombo 1 dengan SDN Oro-Oro Ombo 2
- SDN Sumberejo 1 dengan SDN Sumberejo 2
- SDN Sisir 3, Sisir 4, dan Sisir 6
“Tentunya secara bertahap karena jumlah sekolahnya banyak,” kata Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batu, Daud Andoko, Senin (2/6/2025).
Sebelumnya, penggabungan serupa juga telah dilakukan terhadap SDN Sisir 2 dan SDN Sisir 5.
Menurut Daud, proses merger sekolah dilakukan dengan terlebih dahulu memindahkan kepala sekolah yang statusnya masih definitif ke sekolah lain yang kosong jabatannya.
“Ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Di antaranya dengan memindahkan tugaskan kepala sekolah yang berada di sekolah yang menjadi target merger karena seluruh kepala sekolah di sana statusnya definitif,” jelasnya.
Langkah selanjutnya adalah mengirim surat permohonan persetujuan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dilanjutkan dengan sinkronisasi data pokok pendidikan melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
“Itu mencakup data guru, siswa, tenaga pendukung, dan juga aset,” ungkap Daud.
Setelah semua proses selesai, nama sekolah baru akan ditentukan.
SD Negeri Terkalahkan oleh SD Swasta
Menurut Daud, salah satu penyebab utama sekolah negeri di wilayah perkotaan kekurangan siswa adalah kompetisi dengan SD swasta, yang dinilai lebih unggul dari segi fasilitas dan fleksibilitas pendanaan.
“Faktor utamanya itu dipengaruhi dari tempat sekolah tersebut berdekatan dengan SD lain, baik negeri maupun swasta,” jelasnya.
“SD negeri tidak boleh memungut biaya, kalah dengan SD swasta yang selain dapat dana BOSNAS dan BOSDA, juga masih melakukan penarikan biaya dari wali murid,” tambahnya.
Namun, kondisi berbeda terjadi di wilayah perbatasan Kota Batu dengan Kabupaten Malang dan Kota Malang. Sekolah-sekolah negeri di sana justru mengalami kelebihan pendaftar.
“Sekolah perbatasan tidak ada yang kekurangan siswa, malah cenderung menolak siswa,” ungkap Daud.
Meski proses merger tidak mengalami kendala berarti, pihak Dinas Pendidikan Kota Batu tetap melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan.
“Sebetulnya tidak ada kendala dan tidak dibutuhkan waktu bertahun-tahun, tapi harus ditelaah dan dikaji dulu sebelum merger, serta juga perlu dilakukan penataan tenaga pendidik dan kepala sekolah,” tandasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribun Jatim.com dengan judul Guru SD Rela Gedor Rumah Warga Cari Murid Baru, Pendaftar PPDB Cuma 5 Siswa, Minta Solusi Disdik
