Politikus PKS: OTT Wamenaker Immanuel Ebenzer Seperti Gol Bunuh Diri
Operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel mengejutkan banyak pihak.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menekankan komitmennya untuk perang terhadap tindak pidana korupsi. Prabowo tak sungkan ‘akan mengejar koruptor sampai ke Antartika’, sebagai komitmen penuh dalam pemberantasan korupsi.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil menilai peristiwa OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer oleh KPK seperti ‘gol bunuh diri’.
Anggota Komisi III, DPR Nasir Djamil
"Presiden kan sangat, sangat gencar untuk soal ini gitu, dan tentu sangat seperti memasukkan bola ke gawang sendiri ini. Jadi, apa yang dialami oleh Wamenaker itu seperti memasukkan bola ke gawang sendiri, atau gol bunuh diri," kata Nasir Djamil di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.
Menurut politikus PKS itu, perbuatan korupsi yang dilakukan anggota kabinet bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. "Kita sangat prihatin dengan kejadian ini, karena presiden sangat gencar menyuarakan isu-isu soal pemberantasan korupsi," ujarnya
Disisi lain, kata dia, OTT Wamenaker Immanuel Ebenzer yang juga ketua relawan Prabowo di Pilpres 2024 menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mengintervensi penegakan hukum yang dilakukan KPK.
Presiden tidak berusaha untuk melakukan upaya-upaya dengan kewenangannya untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut. "Kita juga mendapatkan pesan bahwa KPK itu bekerja secara independen, ya, tidak diintervensi oleh kekuasaan, karenanya kita salut kepada Presiden Prabowo," tegasnya
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ia diamankan bersama 10 orang lainnya dalam OTT tersebut. "Benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi
Fitroh menjelaskan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap sejumlah perusahaan.
