Legislator Minta Pemerintah Selamatkan Polisi di Perbatasan, Mulai dari Peningkatan Tunjangan Hingga Kebutuhan Operasional
Pemerintah diminta untuk memperkuat peran Polri di daerah perbatasan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan orang dan penyelundupan narkoba.
Menurut anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal, pemerintah harus lebih fokus pada kesejahteraan dan fasilitas personel Polri yang ditempatkan di perbatasan.
"Jangan sampai polisi yang bertugas di perbatasan seolah-olah bekerja sendirian," kata Rizki di Jakarta, Kamis (19/6).
Negara perlu menunjukkan dukungannya melalui peningkatan tunjangan, perbaikan infrastruktur pos, dan pemenuhan kebutuhan operasional.
Rizki menyoroti bahwa banyak personel Polri yang bertugas di pulau-pulau terpencil, jauh dari keluarga, dan seringkali kurang akses terhadap fasilitas dasar.
Meskipun menghadapi banyak keterbatasan, mereka tetap memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan negara.
Penguatan peran polisi di perbatasan ini juga relevan dalam rangka Hari Bhayangkara Ke-79. Konsep Polri Presisi harus mencakup personel yang bertugas di wilayah terluar Indonesia.
Sebagai contoh daerah rawan kejahatan lintas negara, Rizki menyebutkan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam, Kepri memiliki tantangan pengamanan yang kompleks.
Kondisi geografisnya yang terdiri dari ribuan pulau dan bentangan laut yang luas membutuhkan anggaran besar, armada yang memadai, dan logistik yang kuat untuk patroli laut.
"Kepri bukan hanya wilayah administratif biasa, provinsi ini adalah beranda terdepan Indonesia," kata dia.
