DPR dan Pemerintah Setuju KUHAP Baru Jamin Hak Impunitas Advokat
DPR dan pemerintah kini tengah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Total ada 1.676 DIM yang diserahkan Komisi III DPR ke Pemerintah. Detailnya meliputi, 295 DIM bersifat redaksional, 68 DIM diubah, 91 DIM dihapus, dan 131 DIM merupakan substansi baru. Termasuk poin menambahkan ayat terkait impunitas bagi advokat.
Komisi III dan pemerintah menyetujui untuk menambahkan ayat terkait impunitas bagi advokat dalam Pasal 140 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan masuknya pasal itu, advokat tak lagi bisa dituntut saat mendampingi kliennya.
"Ini sudah sesuai dengan undang-undang advokat berikut putusan Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, saat rapat Panja RUU KUHAP di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (10/7).
Menurut dia, hak impunitas advokat itu dituangkan menjadi Pasal 140 Ayat 2, setelah pada undang-undang sebelumnya Pasal 140 tersebut hanya memiliki satu ayat.
Adapun Ayat 2 tersebut berbunyi "advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan".
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyatakan pemerintah setuju dengan usulan tersebut, sepanjang usulan tersebut mengacu kepada undang-undang tentang advokat yang sudah ada. "Tidak ada masalah saya kira," ujarnya, dikutip Antara. (*)
