Ibu Hamil Jadi Target Utama Pedagang Bayi, DPR Desak Pemerintah Segera Bikin Rumah Aman
Pemerintah didesak untuk menyediakan rumah aman dan memperluas layanan perlindungan sosial bagi perempuan hamil rentan, termasuk korban kekerasan seksual.
Desakan ini muncul menyusul terungkapnya kasus perdagangan bayi di Jawa Barat, yang menunjukkan lemahnya sistem perlindungan bagi ibu dan bayi.
“Perluas layanan perlindungan sosial dan shelter (rumah aman) bagi perempuan hamil tanpa dukungan, termasuk remaja putri korban kekerasan seksual,” ujar Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.
Dalam kasus tersebut, sindikat berhasil menjual setidaknya 24 bayi, bahkan ada yang sejak dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga fantastis.
Netty menilai praktik keji ini adalah dampak dari masalah struktural seperti kemiskinan, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi, lemahnya perlindungan sosial bagi ibu hamil di luar nikah, dan celah hukum yang dimanfaatkan sindikat TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).
Menurut Netty, perempuan hamil yang berada dalam kondisi rentan—akibat tekanan ekonomi, kekerasan seksual, atau ditinggalkan pasangan—tanpa perlindungan dan pilihan hidup yang aman, menjadi target empuk jaringan perdagangan manusia.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan sistem deteksi dini adopsi ilegal dan pelibatan masyarakat sipil serta lembaga keagamaan untuk memberikan pendampingan.
“Negara harus hadir bukan hanya menindak setelah kejahatan terjadi, tetapi mencegah sejak awal dengan perlindungan dan pemberdayaan,” ucapnya.
