DPR Desak Komdigi Blokir Roblox dan Game Lain yang Mengandung Kekerasan

Permainan digital, seperti Roblox, menjadi sorotan tajam karena banyak menampilkan konten kekerasan yang dinilai tidak layak untuk anak-anak. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) didesak untuk segera mengambil tindakan tegas dengan melarang permainan yang berdampak negatif pada tumbuh kembang anak.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal mengaku prihatin terhadap masifnya anak-anak yang bermain Roblox. Ia menyoroti lemahnya pengawasan Komdigi dalam menghentikan peredaran permainan dengan unsur kekerasan.

"Komdigi harus memperkuat pengawasan atas beredarnya game-game yang mengandung dampak negatif. Jangan biarkan masa depan anak-anak dirusak karena game tersebut,” ungkap Syamsu dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Pernyataan ini sejalan dengan larangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Ia melarang murid-murid bermain Roblox karena permainan ini tidak hanya mengandung unsur kekerasan dan bahasa kasar, tetapi juga mendorong penggunaan uang dalam jumlah besar, yang tidak sesuai dengan kantong anak-anak.

Deng Ical menegaskan bahwa pengawasan Komdigi harus diperketat di semua platform digital. Ia meminta Komdigi tidak ragu untuk memblokir dan memberikan sanksi kepada pengembang atau distributor permainan yang terbukti melanggar, baik karena menampilkan kekerasan, pornografi, maupun konten lain yang tidak ramah anak.

“Saya minta Komdigi bertindak cepat dan tegas untuk memberantas beredarnya gim-gim negatif yang berbahaya buat anak. Jangan tunggu viral baru bereaksi," tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya literasi digital agar orang tua, sekolah, dan masyarakat bisa membimbing anak-anak memilih konten yang aman dan sesuai usia. Ia menambahkan bahwa keterlibatan orang tua sangat krusial agar anak tidak terjerumus pada permainan yang bisa merusak masa depan mereka.

Deng Ical juga menyoroti dampak media exposure yang kuat dari permainan digital. Ia khawatir hal ini dapat membentuk kerangka berpikir anak yang bebas, bahkan bertentangan dengan budaya Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa permainan digital tidak hanya berpotensi menyebarkan kekerasan atau ekstremisme, tetapi juga nilai-nilai individualistik yang berlawanan dengan budaya gotong royong. Namun, ia juga melihat ini sebagai peluang untuk mengajarkan tanggung jawab sosial sejak dini jika diarahkan dengan tepat.

Terakhir, ia mengingatkan tentang pentingnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman non-militer, seperti infiltrasi nilai asing dan konten berbahaya. Menurutnya, ini sejalan dengan konsep sistem pertahanan rakyat semesta (siskamrata).

“Maka, ketahanan digital juga harus dibangun dari sekarang,” pungkasnya.