DPR Desak Pengusutan Tuntas Kasus Beras Oplosan, Sudah Rugikan Warga

Hasil temuan pada beras premium dengan sampel 136, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan; 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66 persen tidak seusai berat kemasan.

Lalu, temuan pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras; 95,12 persen tidak sesuai HET; serta 9,38 persen tidak seusai berat kemasan. Pelanggaran itu ditemukan terhadap 212 merek beras.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengusut tuntas kasus dugaan beras oplosan yang melanggar mutu dan takaran agar tidak merugikan masyarakat.

"Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

Ia menekankan, agar aparat penegak hukum segera memproses lebih lanjut terhadap para produsen nakal tersebut.

"Saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti. Diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat," ujarnya.

Legislator perempuan itu pun menegaskan bahwa DPR RI akan melakukan fungsi pengawasan terhadap kasus dugaan beras oplosan tersebut.

"DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu," katanya.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinan atas temuan dugaan beras oplosan yang melanggar mutu dan takaran di tengah swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

"Kami prihatin ya zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak supaya ada efek jera. Kita semua lagi ingin swasembada, ingin meningkatkan pangan," kata Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Komisi IV DPR RI belum akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan untuk mengecek langsung peredaran beras oplosan di pasaran.

"Belum, kami masih sibuk urusan (rapat) anggaran," ujarnya.

Dia pun tak menutup kemungkinan untuk menanyakan langsung ihwal temuan dugaan beras oplosan di masyarakat saat Komisi IV DPR RI rapat bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

"Hampir setiap hari kami pasti ada rapat dengan Mentan, pasti nanti ditanyakan," ucap dia.

Satgas Pangan Polri mengatakan telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan adanya produsen beras nakal yang melanggar mutu dan takaran beras.