Kecurangan 212 Merek Beras Oplosan Rugikan Rakyat hingga Rp 99 Triliun per Tahun

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Polri mengungkap fakta mengejutkan mengenai beras oplosan yang beredar luas di pasar.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa ada 212 merek beras yang terbukti tidak memenuhi standar mutu.
Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 268 merek beras di 13 laboratorium yang tersebar di 10 provinsi.
Dalam video pernyataannya, Amran menyebut bahwa praktik pengoplosan beras menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.
“Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun,” ujarnya, Minggu (13/7/2025).
Bagaimana Bentuk Kecurangan dalam Praktik Oplosan Beras?
Modus yang ditemukan meliputi pengemasan beras dengan volume yang tidak sesuai dan klaim kualitas palsu.
Beberapa produk mencantumkan berat 5 kilogram, padahal isi sebenarnya hanya 4,5 kg. Selain itu, sekitar 86 persen merek mengklaim sebagai beras premium padahal kualitasnya biasa.
“Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram (kg) padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Artinya apa? Satu kilo bisa selisih Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram,” jelas Amran.
Praktik ini juga melibatkan pengemasan ulang beras subsidi dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Amran menyebut bahwa 80 persen beras SPHP telah dicampur dan dijual kembali sebagai beras premium, menyebabkan harga naik tajam.
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Mentan Amran menegaskan bahwa penindakan hukum harus fokus kepada produsen besar, bukan pedagang kecil.
“Jangan korbankan pedagang kecil. Tapi ke produsennya yang besar-besar. Janganlah yang penjual eceran,” kata Amran.
Para pedagang eceran, menurutnya, hanya menjual barang dari distributor tanpa mengetahui praktik pengoplosan.
Karena itu, data dan bukti dari 212 merek beras bermasalah telah diserahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk ditindaklanjuti.
Apakah Produk Oplosan Ini Beredar di Supermarket?
Amran mengakui bahwa beras oplosan telah masuk ke jaringan supermarket dan minimarket besar. “
Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua,” ujar Amran saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta (2/7/2025).
Setelah temuan ini mencuat, beberapa jaringan ritel mulai menarik produk beras dari rak penjualan.
Namun Amran menegaskan, langkah ini baru awal dan tidak boleh berhenti pada penarikan produk saja. Penegakan hukum menjadi langkah selanjutnya.
Mengapa Harga Beras Tetap Naik Meski Stok Melimpah?
Salah satu anomali yang mendorong investigasi ini adalah ketidaksesuaian antara harga dan pasokan.
Meski stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog melimpah, harga beras di pasaran tetap tinggi.
Amran menyebut, sekitar 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar mutu, dan 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Dua bulan lalu, tiga bulan berturut-turut, harga di petani turun, tetapi harga di konsumen naik, stok banyak,” papar Amran.
Kementan memastikan bahwa ekosistem distribusi beras akan dibenahi total. Selain laporan ke penegak hukum, pemerintah juga menyiapkan koreksi sistemik dalam distribusi dan pengawasan produk pangan.
Amran menegaskan bahwa laporan lengkap sudah berada di tangan Satgas Pangan Polri dan Kejaksaan Agung.
“Kami lakukan ini, datanya lengkap, kami tidak buka, karena mereknya yang tidak sesuai 212 merek. Kami sudah serahkan di polisi karena itu domainnya untuk penyidik,” pungkasnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Mentan Amran Segera Umumkan 212 Merek Beras Oplosan".