Top 26+ Merek Akui Mengoplos Beras, Produsen Mulai Tarik Produk dan Sesuaikan Harga

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sejumlah produsen beras yang sebelumnya diketahui mengoplos produknya kini mulai menarik produk dari pasaran dan menyesuaikan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Rabu (16/7/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Alhamdulillah, kemarin kami cek, merek yang sudah diumumkan itu mulai, meski belum seluruhnya, menarik (produk) dan mengganti harganya. Harganya kini sesuai standar dan kualitasnya juga disesuaikan," ujar Amran.

Langkah ini merupakan respons terhadap temuan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait praktik pengoplosan beras oleh sejumlah pelaku usaha.

Dari total 212 merek yang diperiksa, 26 merek telah mengakui melakukan pelanggaran setelah diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Mengapa Kementan Mencurigai Adanya Praktik Curang?

Kecurigaan terhadap praktik pengoplosan beras bermula dari anomali harga di pasar dua bulan lalu.

Kala itu, harga gabah di tingkat petani menurun, namun harga beras di pasaran justru mengalami kenaikan.

Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi beras nasional meningkat sebesar 14 persen dengan surplus mencapai 3 juta ton.

"Waktu itu kami curiga, harga di petani turun, tapi di pasar justru naik. Padahal, produksi naik, bahkan surplus. Ini tidak masuk akal," ujar Amran.

Untuk memastikan dugaan tersebut, Kementan melakukan pengecekan lapangan di 10 provinsi penghasil beras utama.

Sebanyak 268 merek beras diuji di 13 laboratorium berbeda. Hasilnya, sekitar 85 persen beras curah yang beredar tidak memenuhi standar mutu.

Bagaimana Modus Pengoplosan Beras Dilakukan?

Menurut Amran, modus yang dilakukan para pelaku adalah mengemas ulang beras curah dengan label "beras premium". Selain itu, mereka juga diduga mengurangi isi kemasan.

"Yang seharusnya 5 kilogram, ternyata isinya cuma 4,5 kilogram," katanya.

Sekitar 50 sampai 60 persen beras berlabel premium ternyata tidak memenuhi standar mutu.

"Ibaratnya emas 24 karat, sebenarnya ini 18 karat tetapi dijual 24 karat. Jadi, harganya yang naik, bukan kualitasnya yang naik," ujarnya.

Menteri Pertanian menyebutkan bahwa praktik pengoplosan tersebut telah merugikan masyarakat hingga Rp 99 triliun per tahun. Kerugian ini berpotensi lebih besar bila ditelusuri ke tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau ini Rp 99 triliun itu adalah (kerugian) masyarakat. Sebenarnya ini satu tahun, tetapi kalau ini terjadi 10 tahun atau 5 tahun, nanti angkanya sudah pasti bukan Rp 100 triliun, pasti di atas," kata Amran.

Sementara kerugian negara lebih banyak terjadi dalam konteks distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Amran menuturkan bahwa banyak beras SPHP yang seharusnya dijual murah justru dioplos dan dipasarkan ulang sebagai beras premium.

Apa Tanggapan DPR Terhadap Temuan Ini?

Momen DPR cecar Mentan Amran soal beras berkutu di Bulog.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik pengoplosan beras yang merugikan rakyat.

Ia menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian, khususnya peran aktif menteri koordinator dalam isu pangan.

"Tolong menko-nya itu juga turun tangan, jangan diam-diam saja, supaya ini dikoordinasikan," ujar Titiek.

Ia juga meminta agar pelaku dari kalangan perusahaan besar pun harus ditindak tegas.

"Kalau memang ada yang nakal itu dari perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar, itu supaya ditindak. Paling tidak dikasih efek jera supaya hal seperti ini tidak terulang kembali," pungkasnya.

Kementan telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti kasus ini. Bukti-bukti telah dikumpulkan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

"Beras curah ini tinggal ganti bungkus dan ada foto-fotonya sama kami. Kami serahkan ke penegak hukum," tutur Amran.

Amran berharap, penertiban ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki tata niaga beras secara keseluruhan.

"Kalau ini bisa diperbaiki, ini sangat penting. Stok kita cukup, sehingga kita bisa melakukan perbaikan," ujarnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".