Harga Beras Melonjak Drastis, DPR Desak Pemerintah Turun Tangan Atasi Anomali Distribusi
Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, menyuarakan keprihatinan mendalam atas lonjakan harga beras di pasaran meskipun cadangan beras nasional diklaim sangat memadai. Ia mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan harga demi melindungi daya beli masyarakat.
Data per 10 Juni 2025 menunjukkan bahwa harga beras medium telah mencapai Rp13.772/kg, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500/kg. Sementara itu, beras premium menembus Rp15.725/kg, jauh di atas HET Rp14.900/kg.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di beberapa lokasi, namun telah melanda lebih dari 133 kabupaten/kota, bahkan di beberapa daerah harga beras dilaporkan mencapai Rp50.000/kg.
"Ini adalah anomali yang tidak bisa dibiarkan," tegas Cindy.
"Ketika stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4 juta ton, kenaikan harga ini jelas menunjukkan adanya masalah serius dalam distribusi," sambung dia.
Cindy mendesak pemerintah, khususnya Perum Bulog, untuk segera memperluas dan mempercepat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Operasi pasar harus dilaksanakan secara terukur, cepat, dan tepat sasaran demi menahan laju inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
"Yang dibutuhkan saat ini adalah kecepatan dan ketepatan distribusi. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban kelambanan antisipasi dan lemahnya koordinasi," lanjut politisi dari Fraksi Partai NasDem ini.
Ia juga menyoroti bahwa kondisi ini bertentangan dengan hukum dasar ekonomi penawaran dan permintaan.
"Jika stok melimpah, harga seharusnya turun atau setidaknya stabil. Ini jelas menunjukkan adanya penyumbatan dalam sistem distribusi kita. Bisa jadi ada inefisiensi, penumpukan stok, atau bahkan potensi penimbunan," ujarnya.
"Surplus produksi beras tidak akan membanggakan bila rakyat tidak ikut merasakan surplus itu di dompet dan di meja makan mereka. Apa gunanya gudang penuh jika perut anak-anak kita tetap kosong," pungkas Cindy.
