Dugaan Bisnis Bilik Asmara di Lapas Pamekasan, Tarif Rp 400.000 Per Jam
— Praktik bilik asmara di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pamekasan, Jawa Timur, mencuat ke publik.
Fasilitas ini disebut-sebut menjadi “tawaran menarik” bagi narapidana dan keluarga mereka, dengan tarif bervariasi mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per jam, menyerupai harga sewa kamar hotel.
Harganya Rp 400.000, Bisa 1 Jam di Dalam
Salah satu pengakuan datang dari ST, istri seorang mantan narapidana. Ia mengaku membayar Rp 400.000 untuk satu jam bersama suaminya di ruangan yang telah disediakan di dalam lapas.
“Harganya 400 yang saya bayar. Bisa 1 jam di dalam,” ungkap ST, Kamis (17/7/2025).
Menurut ST, ia diminta membawa perlengkapan sendiri dari rumah, termasuk sarung, berdasarkan informasi dari teman yang lebih dulu pernah menggunakan bilik asmara.
“Teman saya perempuan sebelumnya juga menggunakan kamar itu, harganya sama dan saya disuruh bawa sarung sendiri dari rumah,” katanya.
ST menceritakan, ruangan yang digunakan tidak terlalu besar. Di dalamnya hanya ada kasur tipis, bantal, dan kursi panjang.
“Waktu itu kasurnya di lantai dan tipis, lengkap dengan bantalnya,” tuturnya.
Namun, ia mengaku kecewa karena fasilitas yang didapat jauh dari kata layak, bahkan membuatnya merasa malu saat keluar dari ruangan karena banyak orang yang melihat.
Lokasi dan Tarif Bervariasi
ZA, mantan napi kriminal lain, membenarkan adanya praktik serupa di Lapas Pamekasan.
Menurutnya, tarif yang dipatok bervariasi, antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per jam, tergantung lokasi.
“Bilik asmaranya di sekitar pintu masuk orang besuk tahanan. Dan satu lagi di dalam,” ujar ZA.
Tak hanya itu, ZA juga mengungkapkan bahwa ada napi yang bahkan bisa mengatur pertemuan di luar area lapas dengan bantuan oknum tertentu.
“Kadang bisa ke luar dari lapas untuk bisa bertemu keluarganya sampai sekarang,” imbuhnya.
Bantahan dari Pihak Lapas Pamekasan
Menanggapi isu ini, Kepala Lapas Kelas IIA Pamekasan, Syukron Hamdani, membantah keras adanya fasilitas bilik asmara di lingkungan lapas yang dipimpinnya.
“Kalau hal tersebut tidak ada di lapas kami,” tegas Syukron.
Ia menambahkan, jika masyarakat memiliki pengaduan atau laporan terkait hal tersebut, pihaknya siap menerima laporan resmi lengkap dengan data pendukung.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .
