Masalah Vila Ilegal di Bali jadi Sorotan, Kemenpar Turun Tangan
Sejumlah masalah di destinasi wisata Bali menjadi sorotan baru-baru ini. Kementerian Pariwisata telah mendata permaslahan yang muncul di Bali.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, terdapat sejumlah tantangan yang harus segera mendapat tindak lanjut melalui sinergi yang kuat. Pertama terkait akomodasi, khususnya vila yang tidak memiliki izin operasi resmi alias ilegal.
Selain itu, juga tantangan pembangunan dan tata ruang pariwisata di Bali yang perlu lebih merata dan tanpa menggeser fungsi lahan produktif.
Kementerian Pariwisata, lanjut Widiyanti, memberikan atensi khusus terhadap permasalahan ini, dan siap untuk terus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pembahasan strategis.
"Kami mengapresiasi inisiatif pemerintah provinsi yang tidak hanya berkomitmen menata yang non-resmi, tetapi juga memverifikasi dan mengawasi akomodasi resmi agar tetap akurat dan terkini," ujar Widiyanti dalam keterangan resmi.
Permasalahan yang muncul juga terkait permasalahan kemacetan, pengelolaan sampah, serta pengembangan pariwisata di Bali Utara dan Bali Barat. Selain itu, perilaku wisatawan mancanegara juga menjadi catatan.
"Kami juga memahami bahwa saat ini terdapat tantangan di Bali terkait perilaku sebagian wisatawan. Kami akan terus mendorong edukasi wisatawan melalui kolaborasi dengan KBRI dan kanal-kanal lainnya khususnya dalam menyosialisasikan Dos and Don'ts yang sesuai dengan nilai dan ketentuan lokal," ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.
Selain itu yang tidak kalah penting adalah upaya memperkuat promosi Bali secara konsisten. Meski Bali sudah menjadi top of mind, tetapi tetap perlu upaya-upaya untuk terus menjaga dan memperkuat promosi Bali.
Untuk itu, sinergi dalam penguatan program harus menjadi perhatian bersama. Kementerian Pariwisata selalu terbuka untuk menyerap aspirasi lebih lanjut.
Widiyanti mengatakan Bali merupakan destinasi yang sangat strategis dan memiliki posisi krusial dalam peta pariwisata Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan jumlah kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara yang terus meningkat setiap tahunnya.
Bali menjadi contoh nyata bagaimana pariwisata menjadi penggerak ekonomi daerah.
"Jadi, izinkan kami menaruh perhatian khusus pada Bali," ujar Widiyanti.
Widiyanti menjelaskan, Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk mendukung arah pengembangan wisata Bali yang sudah dirancang Pak Gubernur Wayan Koster bahkan untuk 100 tahun ke depan. Pariwisata Bali harus tumbuh dengan terarah, adil bagi masyarakat, dan lestari bagi generasi mendatang.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani menambahkan, akomodasi yang tidak memiliki perizinan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian besar Kementerian Pariwisata. Bersama sejumlah kementerian/lembaga, Kementerian Pariwisata telah berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan.
Kementerian Pariwisata juga mendukung upaya yang diambil Pemprov Bali dalam menangani maraknya akomodasi ilegal.
"Kami sudah memiliki data yang telah ditindaklanjuti teman-teman dinas dalam melakukan pengawasan," ujar Rizki.
Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi kunjungan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana bersama jajaran yang secara khusus membahas berbagai isu pariwisata Bali.
"Dan itu memang sangat dibutuhkan. Apa yang dipaparkan Ibu Menteri sangat tepat, menjawab berbagai isu krusial di Bali terutama dalam mendukung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dan semoga bisa segera ditindaklanjuti," ujar Wayan Koster.
